Kemenag Masih Tunggu Laporan Resmi Arab Saudi Soal Investigasi Armina

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, investigasi atas masalah yang muncul selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) masih berlangsung.

Hilman menyampaikan, sampai saat laporan yang diperolehnya sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam. Hasil menyeluruh, masih menunggu laporan resmi.

Diketahui, investigasi dibuat karena kinerja mashariq tidak optimal dalam memberikan layanan di Armina.

"Untuk yang lain, masih dikaji oleh pemerintah Arab Saudi, karena ada banyak faktor. Bagaimana ketidakoptimalan itu terjadi, dan kita masih menunggu secara resmi," kata Hilman dalam siaran pers Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (20/7/2023).

Adapun saat ini, pihaknya mengkaji untuk mendesain ulang teknis penyelenggaraan ibadah haji. Hilman mengaku telah mempelajari banyak hal teknis untuk mendesain ulang skenario penyelenggaraan haji di tahun mendatang agar menjadi lebih baik.

Setidaknya, ada tiga hal yang akan didesain ulang. Pertama, keberangkatan dan kepulangan jemaah. Keberangkatan dan kepulangan jemaah sangat erat kaitannya dengan pengaturan jadwal penerbangan pesawat.

"Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? Landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, ataukah naik turun itu ritmenya? sedang kita pelajari," ucap Hilman.

Kedua, durasi waktu jemaah tinggal di Mekkah dan Madinah.

Terkait hal ini, ia mendapat amanah khusus dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, untuk melakukan kajian ulang.

Yaqut berharap jangka waktu tinggal jemaah di Arab Saudi bisa diperpendek dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.

"Sebagaimana amanah dari bapak Menag, kami Ditjen PHU, diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia," tutur dia.

Ketiga, pelayanan jemaah di masa puncak haji atau Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang harus menjadi lebih baik sebagai pelayanan pokok.

Untuk mewujudkannya, pihaknya akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kita juga mengomunikasikan hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apa pun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi," jelas Hilman.