[GELITIK NASIONAL] Golkar dan Pusaran Isu Perpecahan: Kursi Airlangga Digoyang, Mencuat Nama Luhut-Bamsoet

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi pembaca setia Kompas.com, semangat pagi. Mengawali hari ini, kami suguhkan ulasan peristiwa politik penting yang terjadi sepekan kemarin. Sebab, sejumlah manuver politik terlalu menarik untuk dilewatkan begitu saja oleh pembaca setia.

Pada pekan lalu, isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menuai banyak sorotan. Lagi-lagi, Golkar diterpa isu penggulingan pemimpin partai.

Desas-desus ini tidak seketika berhenti kendati telah ditepis oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Malahan, mencuat sejumlah nama yang digadang-gadang jadi pengganti Airlangga, mulai dari Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, sampai Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Geliat peristiwa politik ini kami ulas dalam Gelitik Nasional, Gerakan Sepekan Politik Nasional. Ini dia rangkumannya.

Awal mula

Isu Munaslub Golkar mula-mula digulirkan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Dia menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019.

Evaluasi itu terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) Golkar untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, katanya, tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

“Ya, apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Luhut hingga Bamsoet

Ridwan pun menyebut, perlu ada tokoh yang superhebat untuk menggantikan Airlangga mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan.

“Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan (Pemilu 2024) sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi superhebat, sudah super, hebat lagi,” kata Ridwan, Rabu (12/7/2023).

Beberapa sosok itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Nama-nama tersebut memiliki jabatan yang setara dengan Airlangga sebagai menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Namun, di antara nama itu, hanya Luhut yang merupakan kader Golkar.

“Orang yang duduk di pemerintahan, superhebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga? Ya Opung Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Ridwan.

Ridwan juga menyebut sejumlah nama lainnya seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

“Terus ada lagi yang di pemerintahan, Pak Bahlil pernah menjadi pengurus Golkar, terus ada lagi Pak Agus Gumiwang. Terus ada lagi Menpora yang sekarang, tapi kan enggak mungkin, enggak masuk kriteria, belum masuk kriteria,” kata Ridwan.

“Di luar pemerintahannya ya calonnya itu aja ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa,” ucap Ridwan menambahkan.

Bergulir

Wacana munsalub untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum mendapat dukungan dari sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar.

Selain Ridwan Hisjam, sejumlah politisi itu antara lain Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Lawrence mengatakan, pihaknya mendorong adanya munaslub karena tidak jelasnya arah Golkar jelang gelaran Pemilu 2024. Katanya, sejauh hanya PAN yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar.

Namun, koalisi kedua partai ini sulit memenangi Pilpres 2024 karena elektabilitas kedua partai tersebut hanya berkisar di angka 21 persen.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence.

Bersamaan dengan itu, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024 juga tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Bukan suara Dewan Pakar

Namun demikian, belakangan, terungkap bahwa hasil rapat Dewan Pakar Golkar tak memuat rekomendasi pencopotan Airlangga lewat munaslub.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Dewan Pakar Golkar hanya merekomendasikan agar partai beringin segera membentuk koalisi baru dan supaya Airlangga mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Pemilu 2024.

Seperti diketahui, Golkar sebelumnya bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, belakangan PPP menyatakan dukungan untuk bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," kata Agung, Selasa (11/7/2023).

Agung berpandangan, tidak ada yang salah dari kinerja Airlangga sebagai ketua umum. Apalagi, menghadapi Pilpres 2024, dia sudah sibuk melakukan lobi-lobi politik.

Menurut Agung, partainya tetap mendorong Airlangga maju sebagai calon presiden kendati elektabilitasnya menurut survei sejumlah lembaga berada di papan bawah.

Airlangga juga bantah

Airlangga sendiri juga sudah angkat bicara terkait ini. Dia membantah bahwa rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar beberapa waktu lalu membahas rencana penggantian dirinya dari kursi ketua umum maupun bakal capres Golkar.

"Enggak ada, agendanya bukan itu, enggak ada itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurut Airlangga, rapat dewan pakar bukanlah forum tertinggi di internal Golkar.

"Forum tertinggi rakernas (rapat kerja nasional), rapim (rapat pimpinan), munas (musyawarah nasional)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Isu tersebut juga dibantah oleh Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang tidak lain merupakan pesaing Airlangga pada Munas Golkar 2019. Ia menampik adanya rencana munaslub untuk melengserkan Airlangga.

“Saya malah belum dengar, ada (dorongan) munaslub ya? Belum, belum (tahu), karena munaslub ada mekanismenya,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Bamsoet juga membantah namanya menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk menggantikan Airlangga di kursi ketua umum.

“Ah keliru itu,” katanya sambil tertawa.

Di sisi lain, Bamsoet mengaku dirinya kelak bakal mengikuti pemilihan ketua umum Partai Golkar sesuai mekanisme yang ditentukan atau lewat Munas 2024. Menurut Bamsoet, ia ingin bersaing dalam musyawarah nasional (munas) sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar.

“Saya akan maju nanti pada saatnya, ketika betul-betul munasnya terjadi. Ya sesuai dengan periodiasasi yang ada, pilihan waktu yang ada yang disepakati oleh seluruh stakeholder Partai Golkar,” ujar Bamsoet.

Bagaimana pendapat pembaca setia Kompas.com? Apakah desas-desus penggulingan Airlangga Hartarto ini berpeluang berlanjut, atau akan segera redup?