Salin Artikel

Satu Jam Bertemu Jokowi, Prabowo Lapor soal Industri Pertahanan dan Geopolitik

"Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan dan juga perkembangan geopolitik," kata Prabowo, seusai pertemuan, Senin.

Prabowo menuturkan, perkembangan pertahanan maupun industri pertahanan di Indonesia sudah cukup baik, memiliki kinerja bagus, dan akan terus diperbaiki.

Ia mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia kini mampu memproduksi 8 pesawat CN 235 dalam setahun dari sebelumnya yang hanya 2-3 unit per tahun.

Prabowo menyebut, hal itu merupakan hasil dari revitalisasi dan reformulasi prosedur kerja di perusahaan tersebut.

Menurut dia, ini perkembangan yang baik karena permintaan produksi CN 235 terbilang cukip tinggi, yakni mencapai 100 unit.

"Ini tentunya membesarkan hati kita dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produkfit, lebih inovatif, dan tidak malu-malu kerja sama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita," kata dia.

Prabowo juga melapor kepada Jokowi bahwa ada sejumlah negara yang meminta Indonesia untuk melatih tentara-tentara mereka.

"Ini sangat saya kira menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara," kata dia.

"Sangat puas, sangat gembira," ujar Prabowo.

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung selama sekitar 1 jam.

Prabowo tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 13.52 WIB dan meninggalkan istana pada pukul 14.51 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/10/15390101/satu-jam-bertemu-jokowi-prabowo-lapor-soal-industri-pertahanan-dan

Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke