Junta Militer Myanmar Tak Diundang Pertemuan Menlu ASEAN Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Junta militer Myanmar kembali tidak diundang dalam pertemuan para menteri luar negeri (Menlu) negara blok Asia Tenggara pekan depan.

Tercatat sejauh ini, ada 29 negara yang akan hadir dalam ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) pekan depan di Jakarta, tepatnya pada 11-14 Juli 2023.

"Undangan kepada Myanmar disampaikan kepada non political representation," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Sidharto Suryodipuro, di Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).

Adapun Myanmar akan menjadi salah satu topik pembahasan para Menlu. Diketahui, Myanmar berada dalam krisis politik yang dipicu oleh kudeta militer, yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun.

Menteri Luar Negeri, Retno L. P. Marsudi menyebut, ASEAN telah dan akan terus berusaha membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya melalui Konsensus Lima Poin (5PC).

Adapun 5PC terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Retno menuturkan, sebagai salah satu mandat 5PC, Indonesia telah melakukan banyak pendekatan (engagements).

Dalam waktu hampir 7 bulan, ada 110 pendekatan yang sangat intensif dan secara inklusif untuk membantu Myanmar mengatasi krisis di negaranya.

Lebih lanjut Retno menyinggung situasi di Myanmar yang konfliknya belum usai.

Menurut Retno, selama pendekatan yang diambil oleh para pihak adalah pendekatan zero sum, perdamaian yang tahan lama (durable) tidak akan terjadi.

"Selama spirit perdamaian tidak dimiliki oleh para pihak, maka perdamaian yang durable tidak akan terjadi," jelasnya.

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.