Pakar Ungkap Data Paspor Dibocorkan Peretas Bjorka Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Dahlian Persadha, menyatakan 34,9 juta data paspor warga Indonesia yang dibocorkan oleh peretas Bjorka dilaporkan valid setelah dilakukan analisis.

"Data yang dibagikan sebagai data sampel tersebut adalah data yang valid karena di salah satu baris data di fail sampel yang dibagikan tersebut juga ada data paspor lama saya yang sudah kedaluwarsa pada tahun 2011," kata Pratama saat dihubungi pada Jumat (7/7/2023).

Menurut Pratama, lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara patut melakukan investigasi mendalam buat mencari celah kebocoran data paspor itu.

"Untuk saat ini tidak dapat diketahui dengan pasti apakah data yang dibagikan tersebut memang berasal dari server (peladen) Ditjen Imigrasi atau Bjorka mengambil data tersebut dari data kebocoran lainnya," ucap Pratama.

Pratama mengatakan, kasus kebocoran data yang berulang bisa membuat masyarakat dalam bahaya. Sebab data masyarakat yang dicuri bisa digunakan dalam aksi kejahatan atau hal lain yang membuat kerugian besar.

Menurut Teguh, Bjorka mengeklaim mengambil 34,9 juta data paspor WNI dalam kondisi terkompres sebesar 4 GB.

Data itu dijual oleh Bjorka seharga 10.000 dollar Amerika Serikat. Bjorka juga membagikan 1 juta data itu sebagai sampel bagi yang berminat.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, peladen Imigrasi berada di Pusat Data Nasional (PDN), yang dikelola Kemenkominfo.

“Server imigrasi di PDN (pusat data nasional) milik Kominfo,” kata Silmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Sementara itu, Kominfo menyatakan masih menelusuri dugaan kebocoran dugaan data paspor itu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, tim yang terdiri dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.

"Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/7/2023) malam.