Soal Dugaan Kebocoran Data Paspor WNI, Anggota Komisi I Sebut Pemerintah Belum Matang Bangun Ekosistem Keamanan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyayangkan adanya peristiwa dugaan kebocoran data 34 juta paspor milik Warga Negara Indonesia (WNI).

Dave menduga hal ini karena pemerintah belum secara matang membangun ekosistem keamanan digital atau cyber security di Indonesia.

"Bila cyber security masih terus kebobolan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi. Akan selalu muncul kekhawatiran rakyat akan cyber space," kata Dave kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Dia mengaku belum melihat ada rencana yang jelas atau blue plan dalam pembangunan cyber security oleh pemerintah. Padahal, lanjutnya, pemerintah mengeklaim ingin meningkatkan digitalisasi di semua lini.

"Dan untuk itu benar-benar terwujudkan, digital security dan digital ekosistem harus terbentuk secara matang," imbuh dia.

Menurut Dave, guna menciptakan ekosistem digital yang baik, pemerintah tidak hanya memikirkan pembangunan infrastruktur. Namun, perlu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kepentingan digitalisasi itu sendiri.

"Maka, selama itu belum terbuat, maka hal-hal seperti kebocoran data ini selalu terjadi," tutur Ketua DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya diberitakan, jutaan data paspor diduga bocor dan diperjualbelikan. Informasi itu disampaikan oleh akun Twitter @secgron, Rabu (5/7/2023).

Data yang dibocorkan diduga berisi data identitas pemilik paspor.

"Buat yang udah pada punya paspor, selamat karena 34 juta data paspor baru aja dibocorkan & diperjualbelikan.

Data yg dipastikan bocor diantaranya no paspor, tgl berlaku paspor, nama lengkap, tgl lahir, jenis kelamin dll. Ini @kemkominfo sama @BSSN_RI selama ini ngapain aja ya?" tulis akun tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong buka suara terkait 34 juta data paspor yang diduga bocor.

Dia mengatakan, tim yang terdiri dari Kominfo, BSSN, dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.

"Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/7/2023) malam.