Wakabareskrim Sebut Kaltara Jadi Wilayah Rawan TPPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri sekaligus Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, Provinsi Kalimantan Utara menjadi wilayah rawan TPPO.

Itu diketahui usai Satgas TPPO mengunjungi Kaltara untuk mendalami kasus perdagangan orang.

“Setelah kami analisa, deteksi bahwa banyak sekali di sana terjadi TPPO. Yang kami lihat pada hari pertama operasi itu, ada sekitar 600 penumpang dari berbagai daerah, terutama NTB, Sulawesi Selatan, Kalimatan Timur yang mendarat di Pelabuhan Tanatuko,” kata Asep saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Usai dilakukan pemeriksaan, Satgas TPPO kemudian menangkap empat tersangka.

Pada hari kedua di Kaltara, satgas mendapatkan total 10 tersangka.

“Sampai dua sampai tiga minggu kemudian, tersangka tambah menjadi 18 orang dan 7 DPO (daftar pencarian orang),” kata Asep.

Adapun saat ini, 4 di antara 7 DPO itu telah ditangkap.

“Yang mana DPO tersebut adalah sebagai pemesan para pekerja yang akan dipekerjakan di Malaysia,” ucap Asep.

Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyampaikan perkembangan terakhir terkait penanganan kasus TPPO.

Berdasarkan data Satgas TPPO dari 5 Juni sampai 3 Juli 2023, satgas telah menindak 698 tersangka.

“Sampai hari ini telah melakukan penersangkaan terhadap 698 tersangka. Jadi dalam satu bulan ini sudah dijadikan tersangka 698 orang dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Mahfud.

Selama kurun waktu itu, pemerintah juga mengeklaim telah menyelamatkan 1.943 korban.

“Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya satu bulan menyelamatkan sekian. Dulu eceran saja, seminggu ada berita ini dua orang diselamatkan, seminggu itu. Tapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif,” kata Mahfud.