Salin Artikel

Masa Endemi, Kemenkes Berencana Bakal Tetap Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk 3 Kelompok Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana tetap menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk tiga kelompok tertentu. Tiga kelompok tersebut, yaitu lansia dengan komorbid, tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan, dan kelompok usia muda di bawah 12 tahun dengan immunocompromised.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya tengah merancang Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) baru mengenai hal tersebut.

Vaksinasi Covid-19 akan menjadi vaksinasi rutin usai pemerintah mengumumkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi, sama halnya dengan vaksin HPV dan vaksin polio.

"Oleh karena itu, kami lagi merancang Permenkes bagaimana mekanisme vaksinasi covid-19," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kompas.com, Selasa (4/7/2023).

"Kami sudah putuskan itu akan diintegrasikan vaksinasi rutin dengan melihat sasaran yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk tetap dibiayai ke dalam vaksin program, yaitu kelompok lansia dengan komorbid, termasuk nakes di frontline, dan termasuk kelompok usia muda yang immunocompromised," imbuh dia.

Maxi menyampaikan, rencana vaksinasi gratis ini mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Salah satu rekomendasi WHO yaitu mengintegrasi vaksinasi Covid-19 menjadi vaksinasi program rutin untuk sasaran berisiko tinggi. Kelompok berisiko tinggi salah satunya adalah lansia dengan komorbid.

Terlebih, data menunjukkan tingkat fatalitas kasus (fatality rate) banyak diderita oleh lansia dengan komorbid.

"Sesuai dengan data yang kami punya, kami rapat dengan epidemiolog di UI, UGM, itu menunjukkan memang case fatality rate kita selama Covid-19 paling banyak adalah lansia dengan komorbid," ucap Maxi.

Terkait temponya, Maxi mengaku masih membahas dengan para ahli termasuk Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Misalnya lansia yang punya komorbid, tentu kita harus lihat booster lebih dekat 6 bulan (dari vaksin terakhir). Kalau kelompok muda, kita akan atur 1 tahun untuk booster," jelas Maxi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pengkajian vaksinasi berbayar akan meliputi mekanisme dan jangka waktu pemberian vaksin.

Soal mekanisme, kata dia, bisa saja vaksin Covid-19 diberikan seperti vaksin meningitis yang berlaku saat ini, yaitu vaksin diberikan hanya dalam keadaan tertentu seperti untuk menjalani ibadah umrah atau haji.

Sementara terkait jangka waktu, kajian akan meliputi waktu pemberian vaksin, bisa enam bulan atau satu tahun sekali.

Oleh karena itu, Kemenkes akan melihat terlebih dulu sistem kekebalan tubuh masyarakat.

"Nanti kita akan lihat bagaimana sistem kekebalan di dalam masyarakat. Apakah masih diperlukan sistem kekebalan yang tadi, semua masyarakat harus mendapatkan vaksinasi atau cukup sebenarnya individu atau hanya kelompok berisiko tinggi," tutur Nadia beberapa waktu lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/12455541/masa-endemi-kemenkes-berencana-bakal-tetap-gratiskan-vaksin-covid-19-untuk-3

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke