Salin Artikel

Sidang Praperadilan Hasbi Hasan Vs KPK, 10 Karangan Bunga Berjejer PN Jakarta Selatan

Diketahui, perkara nomor 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL diajukan Hasbi Hasan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di MA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan Kompas.com di lokasi, setidaknya ada sepuluh karangan bunga yang bertuliskan dukungan terhadap KPK dan PN Jakarta Selatan terhadap gugatan yang dilayangkan Hasbi Hasan.

Karangan bunga itu di antaranya berasal dari Liga Pendukung KPK dengan tulisan "KPK Jangan Jadi Ayam Sayur Dong".

Karangan bunga lainnya tertulis, "Eh, eh,, Hakim MA Nerima Suap Nggak bahaya ta....?"

Selain itu, ada juga karangan bunga yang tertulis "Halo KPK Kapan Hasbi Hasan Diborgol?" dari Masyarakat (Masih) Percaya KPK, dan karangan bunga dari Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi yang menuliskan "PN Jaksel Jangan Loyo Dong".

Selanjutnya, ada juga karangan bunga bertuliskan "Cepat-Cepat Pak Sopir MA Harus Dibersihkan" dari Liga Mahasiswa Tolak Korupsi, serta "Cie...Hari Gini Kok Korupsi, Malu Sama Anak Istri!!!" dari Masyarakat Lawan Korupsi.

Karangan bunga lain bertuliskan "Meskipun Dunia Runtuh Hukum Harus Ditegakkan. Lawan Korupsi", "Ayo KPK Lawan Tikus Tikus Di MA", "Kamu Sebelas Aku Duabelas, Kalau KPK Nggak Jelas Harus Dilibas", dan "Yang Muda Sibuk Ngukir Prestasi, Yang Tua Sibuk Korupsi Chuaks!!"

Adapun sidang gugatan dengan klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan ini sudah dua kali dilakukan penundaan.

Sidang perdana yang dipimpin Hakim tunggal praperadilan Alimin Ribut Sujono ini sedianya digelar pada 12 Juni 2023. Tetapi, sidang ditunda sepekan lantaran KPK selaku pihak termohon tidak hadir dalam agenda tersebut.

Kemudian, pada 19 Juni 2023, sidang kembali ditunda dengan alasan yang sama. KPK kembali tidak menghadirkan tim Biro Hukumnya ke PN Jakarta Selatan.

Nama keduanya beberapa kali muncul dalam sidang kasus dugaan jual beli perkara di MA.

Salah satu terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera mengungkapkan, jalur lobi pengurusan perkara di MA tidak hanya dilakukan lewat bawah.

"Lobinya adalah melalui Dadan. Itu langsung dari klien saya, Dadan, dan Pak Hasbi,” ujar Yosep dalam sidang yang digelar di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bandung, Rabu (22/2/2023).

Dalam perkara suap pengurusan perkara di MA ini, KPK telah menetapkan 17 orang tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/16350511/sidang-praperadilan-hasbi-hasan-vs-kpk-10-karangan-bunga-berjejer-pn-jakarta

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke