Surabaya Optimistis Sabet Predikat Kota Layak Anak Paripurna 2023

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis dapat menyabet predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) Paripurna 2023. Pasalnya, sejumlah kriteria yang ditentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dinilai sudah terpenuhi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tim juri dari kementerian tersebut sempat takjub saat melakukan verifikasi penilaian secara langsung. Sebab, Kota Pahlawan memiliki Rumah Anak Prestasi.

Sebagai informasi, Rumah Anak Prestasi adalah fasilitas yang disediakan Pemkot Surabaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.

"Tim juri surprise karena Surabaya jadi satu-satunya kota di Indonesia yang punya Rumah Anak Prestasi. Kami menamai (fasilitas tersebut) demikian karena anak-anak tersebut punya kelebihan,” jelas Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/7/2023).

Lebih lanjut, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memaparkan upaya yang telah Pemkot Surabaya lakukan untuk mencapai KLA Paripurna 2023. Salah satunya, dengan memambangun Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di 20 balai rukun warga (RW) pada 12 kecamatan di Kota Surabaya.

“Kalau tim penilai menyatakan semuanya (kriteria) sudah terlampaui, bahkan mereka sempat surprise dengan Kota Surabaya, saya berharap dan yakin, Surabaya siap menjadi Kota Layak Anak Paripurna,” ujarnya.

Meski demikian, Eri menegaskan bahwa capaian Kota Layak Anak Paripurna bukanlah akhir dari tujuan. Lebih dari itu, pihaknya ingin agar Surabaya menjadi kota yang betul-betul nyaman bagi anak-anak dan generasi muda secara ebrkelanjutan.

“Karena ke depan, kota ini akan dipimpin oleh anak-anak dan pemuda pemudi,” ucapnya.

Terapkan strategi tujuh klaster

Selain membangun Puspaga, Kota Surabaya juga telah menjalankan strategi yang terbagi menjadi tujuh klaster untuk meraih predikat KLA Paripurna 2023. Masing-masing klaster terdiri atas sejumlah variabel.

Pertama, Kelembagaan. Klaster ini memuat sejumlah variabel yang terdiri dari pelaksanaan kebijakan hukum dan pembentukan program.

Sebut saja, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Lalu, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Surabaya.

Perda tersebut, kata Eri, sudah digodok serta diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota ramah anak.

Kedua, Hak Sipil dan Kebebasan. Variabel klaster ini terdiri dari realisasi program-program pendukung. Sebut saja, Layanan Informasi Layak Anak, pelatihan Basic Life Support (BLS), dan Forum Anak Surabaya (FAS) di 31 kecamatan.

Bahkan, FAS telah dilibatkan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota.

"Selain punya FAS, anak-anak juga kami fasilitasi untuk menampilkan kemampuannya baik di dalam maupun di luar gedung,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri.

Ketiga, Lingkungan Keluarga. Variabel klaster ini memuat tentang Program Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Puspaga, Sekolah Orang Tua Hebat, Lembaga Pengasuhan Alternatif, serta Ruang Bermain dan Fasilitas Publik Ramah Anak.

“Esensi KLA bukan hanya soal anak, tapi juga menyangkut pola asuh orangtua. Apalagi, Surabaya kan kota besar. Jadi, lewat variabel tersebut bisa dilihat kemampuan pemkot dalam menghadapi dan mencegah kasus-kasus anak. Lalu, pencegahan apa saja yang sudah dilakukan,” jelas Eri.

Keempat, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Klaster ini terdiri atas penyediaan rumah ibadah ramah anak, sekolah ramah anak, beasiswa pendidikan, program Sekolahe Arek Suroboyo (SAS) dan Surabaya Mengajar, Parenting Akbar, dan kegiatan Sinau serta Ngaji Bareng di 168 Balai RW.

"Untuk menciptakan pemimpin masa depan, pemerintah tidak bisa (berjalan) sendiri. Orangtua, sekolah, dan semua elemen masyarakat harus menjadi bagian dari upaya tersebut," ujarnya.

Kelima, Perlindungan Khusus. Variabel klaster ini mencakup tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya. Lalu, prosedur Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Pelayanan Bagi Anak Penyandang Difabel.

Keenam, Kelana dan Dekelana. Klaster ini memuat tentang penyelenggaraan KLA di kecamatan, Cakupan Ruang Baca per Kecamatan, serta ketersediaan unit layanan konsultasi di 31 kecamatan.

Terakhir, Kelurahan Layak Anak. Variabelnya mencakup tentang Surat Keputusan (SK) Pembentukan 153 Kelurahan Layak Anak, Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan, serta layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Bentuk keseriusan Pemkot Surabaya dalam memenuhi kriteria KLA Paripurna pun tak berbatas pada variabel yang tercantum per klaster. Hal ini dituangkan pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Komitmen Pemkot Surabaya dalam memenuhi hak-hak anak juga diimplementasikan lewat kenaikan anggaran untuk Kelurahan Layak Anak dari Rp 417,254 miliar pada 2022 menjadi Rp 504,191 miliar pada 2023.

"Insyaallah, siapa pun wali kota dan DPRD-nya, komitmen ini tidak akan terganti. Sebab, ini adalah komitmen yang sudah dilakukan bersama. Komitmen di dalam perda pun sudah sangat rinci dan dikuatkan lagi detailnya dengan perwali yang ada,” jelas Eri.