Salin Artikel

Survei Indikator: TNI, Sekali Lagi, Paling Dipercaya Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa lembaga yang paling tinggi tingkat kepercayaan publiknya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal itu disimpulkan setelah melihat hasil survei Indikator terkini yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023. Angka kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 95,8 persen.

"TNI sekali lagi paling dipercaya publik," kata Burhanuddin saat memulai paparan survei secara online, Minggu (2/7/2023).

Dalam paparan dituliskan bahwa publik yang sangat percaya terhadap TNI mencapai 23,5 persen.

Sementara yang cukup percaya mencapai 72,3 persen. Apabila keduanya ditotal mencapai 95,8 persen.

Posisi kedua ditempati oleh Presiden yang memiliki tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8 persen. Hal ini terdiri dari publik yang sangat percaya mencapai 21,3 persen dan cukup percaya 71,5 persen.

Posisi ketiga ditempati oleh Kejaksaan Agung mencapai 81,2 persen, terdiri dari 9,7 persen publik sangat percaya dan 71,5 persen cukup percaya.

Lalu di posisi keempat ada Polri mencapai 76,4 persen terdiri dari sangat percaya 10,8 persen dan cukup percaya 65,6 persen.

Posisi kelima adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tingkat kepercayaan publik mencapai 75,7 persen. Angka ini terdiri dari 10 persen yang sangat percaya dan 65,7 persen cukup percaya.

Posisi enam ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan capaian 73,8 persen terdiri dari 7,7 persen sangat percaya dan 66,1 persen cukup percaya.

Posisi tujuh ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan capaian 73,3 persen terdiri dari 7,4 persen sangat percaya dan 65,9 persen cukup percaya.

Posisi delapan diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tingkat kepercayaan publik mencapai 68,5 persen terdiri dari 7,1 persen sangat percaya dan 61,4 persen cukup percaya.

Terakhir ada partai politik yang memiliki kepercayaan publik sebesar 65,3 persen. Angka ini terdiri dari 6,6 persen publik sangat percaya dan 58,7 persen cukup percaya.

Burhanuddin menduga, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI yang tinggi didasari karena lembaga itu tidak ikut campur terkait urusan politik.

"Pernah di awal-awal reformasi, TNI jeblok (kepercayaan publik). Belakangan reformasi militer memberikan insentif dipercaya publik, karena mereka tak lagi terlibat urusan day to day urusan publik," ujar Burhanuddin.

Sebagai informasi, survei Indikator Politik Indonesia ini dilakulan pada 20-24 Juni 2023.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 orang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/17372231/survei-indikator-tni-sekali-lagi-paling-dipercaya-publik

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke