IDI Pertanyakan Pembahasan RUU Kesehatan Tidak Transparan, tetapi Sering Disebut untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh. Adib Khumaidi mempertanyakan alasan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang sering dilakukan secara tertutup, padahal sering disebut bicara kepentingan masyarakat.

"Kenapa bicara kepentingan kesehatan rakyat, tapi dilakukan tertutup? Kenapa kalau ini mencerminkan sebuah meaningful participation, partisipasi yang bermakna, dari seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat, kenapa tidak transparan?" kata Adib dalam keterangan video yang disampaikan IDI, Kamis (22/6/2023).

Adib menilai, proses pembuatan dan perancangan RUU Kesehatan tidak sesuai prosedur. Selain itu, Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI, baru diketahui publik pada Maret 2023, meski pembahasan dimulai sejak Agustus 2023.

"Dan saat ini kita tidak tahu di dalam proses yang ada saat kemarin di Panja (Panitia Kerja), dilakukan pengesahan, dan bahkan sampai saat ini tidak ada keterbukaan isi substansi daripada rancangan UU Kesehatan," tutur Adib.

Lebih lanjut, Adib berharap, hal ini bisa menjadi perhatian. Pasalnya, organisasi profesi juga ingin mengawal sebuah proses dalam pembuatan RUU Kesehatan.

Saat ini, kata Adib, secara substansi atau prosedur hukum dalam pembuatan regulasi dan dalam RUU, belum mencerminkan kepentingan rakyat. Dia pun meminta agar pembahasan RUU Kesehatan tidak dilanjutkan ke tingkat II terlebih dahulu.

"Kita masih perlu mengkaji lebih dalam terkait RUU Kesehatan omnibus law ini. Dan kami tetap katakan bahwa pembahasan tidak dilanjutkan ke tingkat dua. Kami, semua masyarakat Indonesia, berharap ini bisa menjadi perhatian karena regulasi ini bukan untuk sekelompok saja," jelas Adib.

Sebelumnya diberitakan, proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus berlanjut meski masih menuai pro dan kontra.

Terkini, keduanya sepakat untuk membawa RUU dengan metode omnibus law untuk masuk menuju pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna mendatang. Kesepakatan ini disetujui dalam rapat kerja bersama pada Senin (19/6/2023).

Sejak awal termasuk pada sesi public hearing, terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan sejumlah organisasi profesi. Pemerintah menilai ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui RUU Kesehatan, termasuk penciptaan dokter spesialis.

Menurut pemerintah, dominasi organisasi kesehatan menghambat pertumbuhan dokter spesialis karena mahalnya biaya pengurusan izin praktek. Padahal rasio dokter spesialis di Indonesia masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization).

Terakhir, lima organisasi profesi mengancam akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika pembahasan RUU Kesehatan dilanjutkan. Mereka pun menjadikan mogok kerja sebagai salah satu opsi jika aspirasinya tidak didengar.