Salin Artikel

Soal Cabut Status Darurat Covid-19, Menkes: Presiden Akan Umumkan, Beliau Sudah Putuskan Tanggalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan kapan akan menyampaikan pengumuman mengenai pencabutan status darurat Covid-19 di Indonesia. Namun, Budi enggan membocorkan tanggal pengumuman tersebut.

"Nanti Presiden akan mengumumkan, beliau sudah memutuskan tanggalnya. Cuma lebih baik kita tunggu beliau," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Budi bersikeras tidak mau membocorkan kapan Jokowi akan mengumumkannya.

Dia lantas mempersilakan untuk bertanya ke Jokowi langsung terkait hal tersebut.

"Kalau bisa nanti ketemu Presiden, tanya deh ke beliau," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, sebentar lagi Indonesia akan masuk fase endemi Covid-19.

Dengan demikian, akan ada sejumlah konsekuensi dari perubahan tersebut. Salah satunya, jika masyarakat terpapar Covid-19 maka biaya perawatan tak lagi ditanggung oleh pemerintah.

"Dalam seminggu, dua minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat memberikan arahan di acara relawan Bara JP yang disiarkan YouTube Kompas TV, Minggu (18/6/2023).

Meski demikian, Presiden meminta masyarakat bersyukur dengan perkembangan penanganan Covid-19 saat ini.

Kepala Negara mengakui, dulu dirinya tidak dapat membayangkan kapan pandemi Covid-19 di Tanah Air selesai.

"Dulu saya enggak (bisa) bayangin ini akan selesai kapan, ini entah sampai kapan enggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena Delta, Omicron, ternyata memang patut kita syukuri alhamdulillah bisa selesai," ujar Jokowi.

Dia pun menjelaskan, dari sisi pencapaian vaksinasi Covid-19, pemerintah sudah menyuntikkan sebanyak 452 juta dosis kepada masyarakat.

Pencapaian itu bisa dilakukan karena Indonesia sedang dalam kondisi terdesak untuk dapat mengendalikan penularan Covid-19.

Kemudian, pada Januari 2023, pemerintah sudah melakukan sampling kondisi imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19.

"Ternyata 98 persen penduduk kita sudah imun, entah dari suntikan vaksin atau mungkin sudah karena tertular secara alami," tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyinggung perihal kondisi ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi.

Jokowi menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20, Indonesia masih menduduki peringkat atas pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi kita saat ini tidak jelek-jelak amat. Kita kalau di G20 itu masuk papan paling atas. G20-ya negara gede-gede loh ya," ungkap Jokowi.

"Kita tahun kemarin tumbuh 5,3 persen tinggi sekali, kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03 persen, inflasi kita juga berada di angka 4 persen. Artinya, harga-harga bisa dikendalikan," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/19/17281821/soal-cabut-status-darurat-covid-19-menkes-presiden-akan-umumkan-beliau-sudah

Terkini Lainnya

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke