Salin Artikel

PPP Tepis Anggapan Megawati Menentang Sandiaga Uno Jadi Cawapres Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menampik anggapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki resistensi pada Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo.

Ia yakin, sebagai negarawan, Megawati selalu membuka ruang untuk semua pihak terkait penentuan bakal RI-2.

“Saya pikir Ibu (Megawati) tidak ada yang dibatasi, ya karena Ibu adalah seorang negarawan yang luar biasa. Kemudian, Ibu Megawati adalah guru politik nasional kita, ya,” ujar Mardiono setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

“Karena itu saya yakini (resistensi) itu tidak. Tidak akan menjaga batas, menjaga jarak dengan semua tokoh-tokoh bangsa kita,” sambung dia.

Mardiono bakal memperjuangkan Sandiaga untuk bisa menjadi pendamping Ganjar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, tugas itu merupakan amat Rapimnas VI PPP.

Meski begitu, ia mengaku tugas itu tak mudah karena mesti bernegosiasi dengan PDI-P. Termasuk meyakinkan ide yang dimiliki Sandiaga agar bisa diterima.

“Ya pasti kami mempertemukan dari satu ke yang lain, ini tentu tidak mudah. Inilah yang harus kami lakukan, melalui lobi-lobi yang kuat dengan nanti meyakinkan Ibu Mega bahwa ide, gagasan, visi, misi yang dimiliki partai, ide gagasan yang dimiliki Pak Sandiaga Uno itu bisa diterima,” papar dia.

Ia pun menuturkan alasan kenapa proses penentuan bacawapres harus melalui komunikasi dengan Megawati.

Sebab, Ganjar yang berstatus sebagai bakal calon presiden (bacapres) merupakan kader PDI-P.

“Tentu ini kesepakatan yang tidak dapat dipisahkan antara Pak Ganjar dengan Ibu Megawati,” imbuh dia.

Diketahui Rapimnas VI PPP menghasilkan dua keputusan untuk Sandiaga Uno.

Pertama, ia didapuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP.

Kedua, Sandiaga resmi diusulkan menjadi bacawapres untuk Ganjar.

Saat ini, PDI-P masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk dipilih menjadi pendamping Ganjar.

Selain Sandiaga, ada pula kandidat lain yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir; serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Saat ini, PDI-P tengah menjajaki kerja sama politik dengan tiga partai politik (parpol) yang sama-sama mengusung Ganjar sebagai bacapres, yaitu, PPP, Partai Hanura dan Perindo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/17/14452301/ppp-tepis-anggapan-megawati-menentang-sandiaga-uno-jadi-cawapres-ganjar

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke