Salin Artikel

Janji PDI-P Tak Ganggu Koalisi Perubahan meski Kini Hangat dengan Demokrat...

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dan Partai Demokrat belakangan akrab. Dua petinggi partai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dikabarkan bakal bertemu dalam waktu dekat.

Rencana pertemuan itu disambut baik oleh kedua partai. Namun, tidak oleh Partai Nasdem, rekan satu koalisi Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Pendekatan PDI-P ke Demokrat dicurigai sebagai upaya untuk memecah belah koalisi yang dibentuk partai bintang mercy itu bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Atas tudingan tersebut, PDI-P angkat bicara. Elite partai banteng menyatakan, pertemuan Puan dan AHY dilakukan dalam rangka silaturahmi. PDI-P sampai berulang kali berjanji tidak akan mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Awal mula

Kemesraan kedua partai berawal dari Puan Maharani yang menyebut sosok AHY sebagai satu dari sejumlah nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal capres PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

AHY mulanya menyampaikan penolakan atas usulan tersebut. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung SBY itu mengatakan, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan buat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Saya berterima kasih kepada siapa pun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga terus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata dia.

Berangkat dari gagasan bursa cawapres tersebut, Puan berencana menemui AHY. Namun, hingga kini, belum diketahui pasti kapan pertemuan keduanya digelar.

Curiga

Partai Nasdem pun tak dapat menutupi rasa curiga. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie berprasangka PDI-P punya niat buruk di balik rencana pertemuan Puan dan AHY.

Meski demikian, Effendi percaya Demokrat punya iman yang kuat sehingga tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Kalau ada niat memecah belah ada menggerogoti Koalisi Perubahan gimana? Mungkin saja mereka (PDI-P) punya niat kurang baik," ujar Effendi saat dikonfirmasi, Senin (12/6/2023).

"Tapi Nasdem percaya sama Demokrat. Iman Demokrat tetap kuat bersama Koalisi Perubahan," sambungnya.

Effendi mengaku, Nasdem tidak pernah khawatir dikhianati. Ia juga menyebut bahwa pertemuan antarpartai politik merupakan hal yang baik, selama disertai dengan niat yang baik.

Jika pun pada akhirnya PDI-P dan Demokrat rekonsiliasi, Effendi yakin Koalisi Perubahan akan tetap solid dan tidak goyah untuk bersama-sama mengusung Anies di panggung pilpres.

"Saling mempercayai. Semua kesepakatan telah dituangkan dalam piagam Koalisi Perubahan. Tapi masing-masing partai tetap punya hak untuk membuka komunikasi dengan partai apa pun," imbuhnya.

Janji-janji

Atas dinamika ini, PDI-P pun buka suara. Sedianya, sejak awal Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto telah menyatakan bahwa pihaknya bakal menjunjung etika politik, termasuk menghormati koalisi yang telah dibentuk sejumlah parpol untuk kepentingan Pemilu 2024.

Namun demikian, menurut Hasto, meski tak berada dalam satu koalisi, partai politik satu dengan lainnya tetap boleh berkomunikasi demi kepentingan bangsa.

“Apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Hasto menilai, tidak ada salahnya PDI-P menjalin dialog dengan Partai Demokrat. Menurutnya, pertemuan itu merupakan bentuk uluran tangan PDI-P ke Demokrat untuk bersama-sama mewujudkan semangat gotong royong.

PDI-P berpandangan, dialog dengan partai pimpinan AHY tersebut tetap bisa dilakukan sembari Demokrat menunggu “lamaran” dari Anies Baswedan yang kini tengah mencari calon RI-2.

“Maka PDI-P itu juga merangkul sambil menunggu lamaran dari Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Enggak ada salahnya berdialog,” tutur Hasto.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Said Abdullah. Said menekankan, dalam menjalin komunikasi dengan Demokrat, partainya tetap menjaga etika atau fatsun politik. Dia menyebut, PDI-P tak punya maksud ingin merusak koalisi atau kerja sama politik yang sudah dibangun Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Jangan kemudian begitu bertemu, 'Wah, ini nanti PDI-P akan merusak koalisi'. Mana bisa kami punya niat seperti itu, tidaklah. Ini penghormatan bagi setiap partai politik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengatakan, sejak awal partainya berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang baik dengan partai politik lain.

“Karena kami punya niat baik juga,” ujarnya.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat juga menegaskan bahwa partainya tak akan mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, PDI-P menghormati hak otonomi masing-masing partai politik dalam menentukan koalisinya untuk Pilpres 2024.

"Kami tidak akan menganggu, mengusik kerja sama atau hubungan antarpartai-partai yang sudah mengusung calon presiden yang berbeda. Monggo, silakan jalan terus ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Anggota DPR Fraksi PDI-P ini menambahkan, partainya berpegang teguh pada prinsip persatuan. Sehingga, dialog antara Puan dan AHY bakal mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat buat menghadapi persoalan kebangsaan.

"Ini persoalan kebangsaan kita, persoalan bagaimana kita bisa membangun bangsa kita ini tetap berlandaskan persatuan di antara bangsa-bangsa. Jadi yang dibicarakan tentu saja yang sifatnya lebih jangkauan spektrumnya lebih luas," tutur Djarot.

Silaturahmi

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga pun menegaskan, partainya akan menjunjung etika politik dalam rencana pertemuan Puan dan AHY. Lewat pertemuan ini, kata Eriko, PDI-P tak bermaksud membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan

“Kami juga bukan berarti seperti dikhawatirkan kemudian ini bisa membubarkan (koalisi), kan tidak bisa seperti itu juga,” katanya dalam program Kompas Malam Kompas TV, dikutip Selasa (13/6/2023).

Eriko belum dapat mengungkap poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan antara Puan dan AHY. Namun, menurutnya, tak menutup kemungkinan PDI-P dan Demokrat akan menjalin kerja sama.

Menurut Eriko, tak ada yang salah dengan rencana pertemuan Puan dan AHY. Apalagi jika pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi.

“Kalau dalam menjalin komunikasi menjalin silaturahmi kemudian lebih jauh lagi untuk menjajaki kerja sama, apa ada yang keliru dalam hal ini? Kan tidak,” ujarnya.

Eriko mengamini bahwa nama AHY masuk dalam bursa cawapres pendamping bakal capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, PDI-P ingin memberikan kesempatan bagi figur-figur yang dianggap punya potensi untuk menjadi pemimpin bangsa.

Namun begitu, belum bisa dipastikan apakah kelak AHY yang akan benar-benar dipilih sebagai calon pendamping Ganjar. Buat PDI-P, paling penting, sosok cawapres harus mampu melengkapi capres.

Kemudian, mau melanjutkan program dan visi-misi Presiden Joko Widodo. Kriteria lainnya, sosok cawapres tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat banyak.

“Di sinilah dibutuhkan waktu dalam satu bulan dua bulan ke depan ini ini akan nanti dijajaki seperti apa,” tutur Eriko.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/11304191/janji-pdi-p-tak-ganggu-koalisi-perubahan-meski-kini-hangat-dengan-demokrat

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke