Soekarno dan Mimpi Senjata Nuklir yang Kandas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyinggung soal penelitian nuklir di dalam negeri.

Dia menyarankan supaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melanjutkan riset pemanfaatan tenaga nuklir dengan fasilitas yang ada di dalam negeri.

Megawati mendorong BRIN melakukan riset nuklir dengan alasan supaya anggaran yang dialokasikan pemerintah bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Saya sendiri waktu dikenalkan kembali, meskipun saya banyak tahu, bahwa Bung Karno saja sudah berpikir untuk kita punya reaktor nuklir, saya sangat ingat adanya itu di Bandung namanya TRIGA,” kata Megawati saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kerja sama antara BRIN dan TVRI di Jakarta, Senin (12/6/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Menurut Megawati, BRIN masih bisa mengejar pengembangan riset nuklir dengan memanfaatkan reaktor TRIGA 2000 supaya bisa memanfaatkan energi itu seperti negara lain.

“Jadi sebenarnya kalau kita bisa men-develop-nya kembali menurut saya tidak telat. Kita bisa menyusul mereka-mereka yang telah mempunyainya,” ujar Megawati.

Jika ditarik mundur, Presiden pertama RI yang juga ayah Megawati, Soekarno, memang menginginkan supaya bangsa Indonesia menguasai teknologi pemanfaatan tenaga nuklir.

Hal itu dimulai ketika Amerika Serikat menguji coba bom hidrogen di gugus pulau Enewetak, Samudera Pasifik, pada 1952.

Presiden Soekarno lantas khawatir dengan dampak dari debu radioaktif yang terbawa angin dan air akibat uji coba bom hidrogen itu di wilayah timur Indonesia.

Pada 1954, Soekarno membentuk Panitia negara untuk Penyelidikan Radioaktif dan Tenaga Atom (PPRTA) yang diketuai oleh Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy. Tugas mereka adalah meneliti dampak radioaktif dari uji coba bom hidrogen itu.

PPRTA kemudian melaporkan tidak ada dampak radioaktif berbahaya di wilayah timur Indonesia. Mereka juga ditugaskan untuk melakukan penelitian awal terkait pemanfaatan nuklir.

Empat tahun kemudian, Soekarno membentuk Lembaga Tenaga Atom (LTA).

Soekarno meresmikan 2 reaktor nuklir pada masa pemerintahannya. Pertama adalah proyek reaktor nuklir TRIGA-Mark II di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1961.

Reaktor itu merupakan buatan General Atomic, Amerika Serikat. Negeri Abang Sam juga yang memberikan bantuan dana pembangunan dan penelitian proyek itu sebesar 350.000 dan 141.000 dollar AS.

Reaktor kedua adalah Pusat Penelitian Nuklir dengan menggunakan reaktor IRI-2000 buatan Uni Soviet yang dibangun di Serpong, Tangerang Selatan, dan diresmikan pada 16 Januari 1965.

Kedua reaktor itu mulanya ditujukan untuk riset dan pemanfaatan tenaga nuklir untuk energi listrik dan bertujuan damai.

Kesuksesan China itu membuat Soekarno dan pemerintahannya kagum. Bahkan pemerintah saat itu menyampaikan ucapan selamat melalui Duta Besar Republik Rakyat China di Jakarta.

Selain itu, pada saat itu di wilayah Asia Tenggara tengah berkecamuk perang yakni saat AS menyerbu Vietnam.

Pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris juga mengusik Soekarno. Dia menilai langkah itu merupakan wujud dari neoimperialisme hingga akhirnya menjurus kepada konfrontasi dan konflik bersenjata dengan melibatkan TNI.

Karena hal itulah Soekarno menilai Indonesia perlu membuat senjata nuklir buat mempertahankan kedaulatan.

Akibat konfrontasi itu, Indonesia juga menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa.

Bahkan Soekarno secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membuat senjata nuklir di dalam Kongres Muhammadiyah di Bandung pada 24 Juli 1965.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berhasil membuat bom atom sendiri,” kata Soekarno seperti dikutip dari buku Nuklir Sukarno: Kajian Awal atas Politik Tenaga Atom Indonesia 1958- 1967 karya Teuku Reza Fadeli.

Sementara di dalam negeri ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga terus terjadi.

Pemerintah juga mengesahkan landasan hukum melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

Melalui beleid itu Soekarno memberikan payung hukum yang mendukung penggunaan nuklir dalam usaha menyelesaikan revolusi nasional.

LTA kemudian ditingkatkan kapasitasnya setara kementerian dan berubah nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) pada Maret 1965. Institusi itu masih Siwabessy yang statusnya dinaikkan menjadi Menteri BATAN.

Soekarno kemudian menjajaki kemungkinan kerja sama dengan China untuk memiliki bom atom. Poros politik luar negeri Jakarta-Peking pun digagas pada Januari 1965.

Pada 27 November 1964, Menteri Luar Negeri RRC, Chen Yi, berkunjung ke Jakarta. Saat itu Soekarno mengutarakan keinginan supaya Indonesia bisa mempunyai bom atom dari China.

Akan tetapi, China justru meminta supaya Indonesia membuat sendiri bom nuklir. Alhasil upaya memperoleh bom nuklir dari China tak terwujud.

Akhirnya pemerintah saat itu memutuskan mengirim 200 orang ke China secara rahasia buat mempelajari segala hal yang terkait dengan bom nuklir.

Mimpi Soekarno supaya Indonesia mempunyai senjata nuklir kandas akibat rentetan kejadian setelah Peristiwa Gerakan 30 September.

Penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira TNI AD yang menurut narasi sejarah selama ini didalangi oleh PKI memicu gejolak politik dan huru-hara. Kekuasaan pun akhirnya lepas dari tangan Soekarno dan sejak itu narasi untuk memiliki senjata nuklir akhirnya tenggelam.