Pemerintah Pangkas 3.414 Klasifikasi Jabatan ASN Jadi Tiga Kelompok Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah melakukan pemangkasan ribuan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi hanya tiga kelompok jabatan saja.

Hal itu dilakukan agar birokrasi semakin lincah dan cepat.

"Kami tadi melaporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dulu kenapa ini agak ribet karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya tiga jabatan saja, tiga kelompok jabatan sehingga ini sangat lincah," ujar Anas dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan proses bisnis layanan kepegawaian.

Anas menjelaskan, untuk layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kini dipangkas jadi dua tahap.

Kemudian, layanan pensiun dari delapan tahap dipangkas menjadi tiga tahap.

Lalu layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap.

Menurut Anas pemangkasan klasifikasi jabatan maupun layanan kepegawaian sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Sehingga Presiden berharap layanan-layanan itu bisa segera dieksekusi.

Di samping itu, lanjut Anas, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana.

"Dari awalnya sekitar 1.000 aturan menjadi hanya 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN," ungkap mantan Bupati Banyuwangi itu.

"Atas saran Bapak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 daftar inventarisasi masalah (DIM) tersisa 48 DIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan korps profesi pegawai dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan, ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai maka PP ASN ini akan segera selesai," ungkapnya.

Selain itu, penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga juga kini lebih sederhana, dari awalnya terdapat 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen, kini menjadi hanya 26.

Anas mengharapkan, dengan reformasi birokrasi yang bagus nantinya bisa turut berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi.

"Jadi kalau reformasi birokrasinya-nya bagus kira-kira kalau kemiskinannya turun investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu sekarang kita fokus di hilir sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya," tutur Anas.

"Selama ini orang kalau ngurus reformasi birokrasi kadang harus ada konsultasi di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi, jadi langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan," tuturnya.