Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI Said Abdullah mengajak kementerian koordinator memberikan "legacy" melalui program konsolidatif pada 2024.

Pasalnya, pada tahun tersebut terdapat berbagai peristiwa penting sehingga kementerian atau lembaga memerlukan konsolidasi dalam menjalankan arah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa peristiwa penting pada 2024, seperti 10 tahun Jokowi memimpin pemerintah, estafet kepemimpinan nasional beralih ke pemimpin baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan DPR RI diisi anggota hasil Pemilu 2024.

"Agenda itu penting dan strategis sebagai jalan untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik karena sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden," ujarnya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Kementerian koordinator yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Said mengingatkan, ada delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian atau Lembaga (K/L) pada 2024.

Pertama, target pengurangan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat.

Ketiga, kata Said, revitalisasi industri dan riset karena dalam satu dekade Indonesia mengalami deindustrialisasi.

Oleh karena itu, deindustrialisasi harus dicegah secara dini dengan cara mengawinkan riset terapan dengan industri.

"Keempat, penguatan daya saing usaha khususnya di level usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kami ingin UMKM tidak jago kandang,” ujarnya dalam siaran pers.

Said menyebutkan, kontribusi ekspor nonmigas dari UMKM sekitar 15 persen. Padahal, kontribusi nonmigas di Thailand mencapai 29 persen, Singapura 47 persen, bahkan China 60 persen.

“Perlu konsolidasi antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian untuk memastikan kementerian atau lembaga lebih sinergis," ujarnya.

Kelima, menurut dia, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang merupakan transformasi menuju energi baru dan terbarukan untuk lepas dari jebakan energi fosil.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menjelaskan, arah kebijakan keenam adalah pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Ketujuh, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena Presiden Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai legacy dan wujud komitmen meratakan pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris.

"Kedelapan, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan tertib dan demokratis. Ini menjadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di bawah Presiden Jokowi periode kedua menurun,” ungkapnya.

Said menegaskan bahwa cawe-cawe dari Jokowi merupakan keinginan untuk memastikan tidak ada segregasi tajam yang mengganggu persatuan.

"Tahun 2024 menjadi tonggak penting dan kita menjadi bagian dari peristiwa bersejarah. Karena itu berikan legacy melalui program konsolidatif di bawah kementerian koordinator," katanya.