Salin Artikel

Hasto: Jokowi Alami Banyak Penjegalan pada 2014, Jadi PDI-P Tak Pernah Hambat Kandidat Lain

Di samping itu, Hasto menilai bahwa upaya-upaya penjegalan terhadap calon lawan bukannya tak pernah terjadi dalam sejarah kompetisi elektoral.

Namun, ia meyakini, kandidat dengan rekam jejak terbaik tetap akan keluar sebagai pemenang.

"Ketika kita lihat pengalaman dari Bapak Presiden Jokowi, ketika dari Gubernur (DKI Jakarta) melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih sebagai presiden, begitu banyak penjegalan," kata Hasto kepada wartawan di sela hari ketiga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Kamis (8/6/2023).

"PDI-P tidak pernah menghambat (kandidat lain) karena kami belajar dari sejarah," ujarnya melanjutkan.

Hasto kemudian menyinggung sejarah PDI-P yang diwarnai dengan intervensi politik rezim orde baru (orba) untuk memecah-belah partai.

Kantor PDI Megawati di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, juga pernah diserang kubu Soerjadi dan menimbulkan Tragedi Kudeta 27 Juli 1996 (Kudatuli).

PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati kemudian berhasil melalui badai politik tersebut begitu orde baru tumbang.

Setelahnya, Megawati dipilih parlemen sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Abdurrahman Wahid. Hingga akhirnya, didapuk sebagai Presiden begitu Gus Dur dimakzulkan oleh proyek politik MPR.

"Sikap Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar, PDI-P, selalu percaya kepada jalan keyakinan bahwa ketika politik berbasis kinerja. Ketika berpolitik itu mampu menyerap aspirasi rakyat yang dituangkan dalam aspirasi kemajuan, maka itu akan mendorong rakyat untuk bergerak bersama," kata Hasto.

"Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar," ujarnya lagi.

PDI-P sendiri sejak awal menyatakan harapannya agar Pilpres 2024 nanti hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres).

Belakangan, Anies turut buka suara soal adanya kekhawatiran dirinya bakal dijegal maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 usai Jokowi menyampaikan akan "cawe-cawe" demi bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies lantas berharap hal itu tidak terjadi.

Kemudian, Anies berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/08/13093171/hasto-jokowi-alami-banyak-penjegalan-pada-2014-jadi-pdi-p-tak-pernah-hambat

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke