Salin Artikel

Ganjar Pranowo Ajak PPP Berbagai Tugas Raih Suara di Jawa Barat

PPP juga mengusung Gubernur Jawa Tengah itu untuk maju sebagai bakal calon presiden setelah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP.

Setelah PPP resmi menjalin kerja sama politik dengan PDI-P, Ganjar Pranowo pun mengajak partai berlambang ka'bah itu untuk berkolaborasi guna memenangkan suara rakyat Jawa Barat.

Terlebih, berdasarkan pengalaman pada dua kali pemilihan presiden (pilpres) yang digelar tahun 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo tidak pernah memenangkan suara di wilayah tersebut.

“Tentu menarik sekali karena dua kali Pilpres Pak Jokowi tidak menang di sana, termasuk yang di Banten,” kata Ganjar dalam sambutan secara virtual di acara pemberian surat tugas calon anggota legislatif yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Namun demikian, tentu saja kita harus lebih jeli membaca dan kawan-kawan dari PPP menyampaikan kepada saya peta politik yang ada di Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Ia meminta PDI-P dan PPP berkolaborasi meraih suara untuk pemilu mendatang dengan membawa isu kerakyatan di wilayah-wilayah yang menjadi basis kemenangan.

“Tentu saja dengan peta yang sudah kita baca pendekatannya harus berbeda, maka izinkan di beberapa tempat, kita akan berbagi tugas, di mana PPP kuat di situ yang memimpin,” ujar Ganjar Pranowo.

“Kemudian di mana isu harus didorong dari partai saya, PDI-P, lebih kuat, itu yang memimpin. Jika kemudian netral kita bisa saling berkolaborasi. Ini kita baca karena proses yang ada membutuhkan kebaruan-kebaruan,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/07/15474751/ganjar-pranowo-ajak-ppp-berbagai-tugas-raih-suara-di-jawa-barat

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke