Megawati Bantah Tekan Jokowi soal Pilpres 2024: Nanti Ngamuk ke Saya

Hal itu diungkapkan Megawati ketika menjawab pertanyaan wartawan soal apakah dirinya menegur Jokowi perihal pernyataan yang mengaku akan cawe-cawe urusan elektoral mendatang.

Megawati lantas mengeklaim bahwa dirinya tak mempunyai alasan dan legitimasi untuk menekan Jokowi.

"Ngapainlah, ini presiden. Itu yang harus dibedakan. Saya ini orang taat aturan. Kalau ditanya, 'Mungkin saja Pak Jokowi kan dipilih Ibu'. Ya iya, tapi kan yang milih juga rakyat Indonesia," ujar Megawati dalam jumpa pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P, Selasa (6/6/2023).

"Saya hormati sebagai presiden saya. Kalau dibilang menekan, saya enggak mengerti cara menekannya bagaimana. Nanti Pak Jokowi ngamuk ke saya," katanya lagi.

Megawati kemudian menyinggung bahwa Jokowi memiliki personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), sesuatu yang diklaim tidak dimiliki oleh dirinya.

Putri Bung Karno itu juga menyinggung bahwa dirinya kerap terpikir soal masalah stunting ketika melihat postur personel Paspampres.

Menurut Megawati, idealnya, semua warga Indonesia memiliki postur seperti Paspampres.

"Saya bilang (ke Jokowi), 'Pak, stunting, Pak'. Apa itu (artinya) saya nekan? Makasih," ujar Megawati.

Diketahui, Jokowi sebelumnya mengaku akan cawe-cawe dalam politik demi bangsa dan negara saat mengumpulkan sejumlah pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 29 Mei 2023.

Namun, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud cawe-cawe tersebut, yakni demi kepentingan pemilu yang demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil," ujar Bey.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya.

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.