Beda Suara di Koalisi Anies soal Deklarasi Cawapres yang Mulai Tampak

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. 

Sebab, ia menduga, elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei teranyar disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru misalnya, berdasarkan simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, dan Januari 2023 jadi 24,2 persen.

Kemudian, terus turun pada Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies menjadi 18,9 persen.

Dengan demikian, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.

Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin menganga.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Nasdem tak setuju

Usulan ini mengundang reaksi dari partai-partai politik di koalisi yang sama, yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023.

Taufik menyampaikan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

Dinamika politik yang masih cair sangat berpengaruh bila cawapres diumumkan lebih cepat atau lambat.

Bisa saja, deklarasi yang cepat akan mempengaruhi elektabilitas capresnya.

Begitu juga bila deklarasi tak kunjung dilakukan.

Ia tak memungkiri, pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat mendeklarasikan cawapres Anies.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Pesaing bisa naik tanpa cawapres

Satu suara dengan Partai Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres.

Dua nama yang menjadi pesaing Anies, Ganjar dan Prabowo, pun belum mendeklarasikan cawapres. Masing-masing internal partai masih melihat-lihat dan memperhitungkan agar tak salah langkah.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok," ujar Mabruri saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Bola di tangan Anies

Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada sang bakal capres.

"Terserah pak Anies (kapan menentukan). Pokoknya kesepakatan kita, kita serahkan kepada Capresnya untuk menentukan. Nah ini mudah-mudahan, inilah yang menjadi komitmen kita bersama," ujar Taufik.

Namun, menyerahkan seluruhnya kepada Anies bukan berarti partai hanya tinggal diam.

Anies, tentu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres.

Sejauh ini, tim kecil selalu berkoordinasi dengan Anies untuk menghitung dan melihat kondisi-kondisi politik yang ada.

Di sisi lain, pihaknya turut berkontribusi menyerahkan nama Cawapres kepada Anies.

Menurut dia, penentuan nama cawapres oleh Anies membuktikan kepada publik bahwa calon presiden yang diusung KPP bukan disetir oleh partai.

Presiden akan memimpin seluruh rakyat Indonesia.

"Ini kan sudah menjadi komitmen kita bersama nih, kita serahkan ke Pak Anies. Ya harus terima semuanya, apapun nanti pilihan Pak Anies. Jadi bolanya ada di pak Anies, dan kita percayakan penuh," beber dia.