Salin Artikel

Dewas KPK Telah Klarifikasi Firli Bahuri dan Menteri ESDM soal Dugaan Kebocoran Penyelidikan di ESDM

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengungkapkan, klarifikasi terhadap Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut telah dilakukan pekan lalu.

"Sudah (diklarifikasi) Minggu lalu," kata Syamsuddin Haris, Senin (5/6/2023).

Selain Firli Bahuri, Dewas KPK juga telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat tinggi di Kementerian ESDM.

Mereka yang diklarifikasi adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Pelaksana harian (Plh) Dirjen Minerba yang juga Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.

"Menteri juga kita sudah diklarifikasi, Menteri ESDM," ujar Syamsuddin.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengungkapkan bahwa klarifikasi terhadap pihak internal KPK dan pihak dari ESDM telah rampung.

Dengan demikian, Dewas KPK bakal mempelajari seluruh hasil klarifikasi untuk selanjutnya menentukan langkah berikutnya.

"Mau dibahas hasil klarifikasinya semua Minggu ini," kata Syamsuddin.

Proses permintaan klarifikasi dimulai pada Senin (8/5/2023). Saat itu, Dewas memanggil pihak internal KPK dari unsur penyelidik atau penyidik.

Dewas KPK juga telah memanggil mantan Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro dan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI), Sultoni selaku pelapor dugaan kebocoran penyelidikan tersebut pada Selasa (9/5/2023).

Dalam video itu tampak petugas KPK sedang mengintrogasi Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, M Idris Froyoto Sihite atau IS.

Petugas itu mengenakan sarung tangan mengambil sejumlah berkas dari sebuah boks. Dua di antara berkas itu tampak berkop Kementerian ESDM. Pria yang kemudian disebut berinisial IS tersebut kemudian mengucapkan beberapa kalimat.

“Enggak usah diinfoin,” kata IS dalam video itu sebagaimana dikutip Kompas.com pada 11 April 2023.

IS mengaku disebut di dalam berkas tersebut. Menurutnya, berkas itu didapatkan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sementara itu, Arifin disebut mendapatkan berkas itu dari Firli Bahuri.

“Iya saya disebut di sini,” ujar IS.

“Itu dari Pak Menteri (Arifin Tasrif), dari Pak Firli dapatnya,” lanjutnya.

Setelah mencuat kabar dugaan kebocoran data itu, sejumlah pihak melaporkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewas KPK.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/18011351/dewas-kpk-telah-klarifikasi-firli-bahuri-dan-menteri-esdm-soal-dugaan

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke