Salin Artikel

PDI-P Janji Tak Ada Masyarakat Miskin Ekstrem di Seluruh Daerah yang Dipimpin Kadernya

Bahasan soal pengentasan kemiskinan ini menjadi tema besar dalam pelaksanaan Rakernas PDI-P pada 6-8 Juni 2023.

"Tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa kita berkomitmen tahun 2024, seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan akan betul-betul bekerja berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di wilayahnya," kata Djarot dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Djarot meyakini bahwa PDI-P bakal melanjutkan untuk berupaya mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia menjadi 0 persen pada 2034.

Ia pun meminta seluruh kader PDI-P tanpa terkecuali, bekerja keras berupaya mencapai target 0 persen kemiskinan di Indonesia itu.

"Tahun 2034 kita berusaha betul tidak ada kemiskinan di Indonesia. Jadi 10, 12 tahun yang akan datang, nol persen kemiskinannya," tutur Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, dalam waktu dekat, PDI-P langsung bergerak untuk upaya pengentasan kemiskinan.

Di mana, lanjut Djarot, salah satunya lewat gagasan atau ide yang disampaikan para kepala daerah PDI-P lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P, 6-8 Juni 2023.

"Seluruh kepala daerah itu diperintahkan dari PDI Perjuangan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada rakyat sipil, budgeting itu harus berpihak pada rakyat miskin," papar dia.

"Anggaran juga harus pro employement, anggaran harus mampu menciptakan lapangan kerja, dan anggaran harus pro empowerment, berpihak untuk memberdayakan rakyatnya di wilayah masing-masing," tambah Djarot.

PDI-P bakal menggelar Rakernas III pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Adapun tema yang dibawakan dalam Rakernas ini adalah "Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara".

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, alasan Rakernas III mengusung tema soal kemiskinan yang sebagaimana amanat dari UUD Pasal 34 ayat 1.

Menurut Hasto, momentum Rakernas ini diambil bertepatan dengan Hari Lahir Presiden Pertama RI Soekarno pada 6 Juni 1901.

PDI-P ingin nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam menyejahterakan rakyat terus digelorakan hingga kini.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/17163431/pdi-p-janji-tak-ada-masyarakat-miskin-ekstrem-di-seluruh-daerah-yang

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke