Ketika Denny Indrayana Bandingkan Kasus Moeldoko Vs Demokrat dengan Kudeta PDI Megawati

Ia mengatakan, upaya penundaan pemilu salah satunya dilakukan melalui upaya perebutan kedaulatan Partai Demokrat oleh kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Denny lantas turut mengungkit perpecahan PDI di tahun 1996 karena dualisme kepemimpinan yang melibatkan Megawati dan Soerjadi.

“Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram orde baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” ujar Denny dalam surat yang dibuat, Jumat (2/6/2023).

Kompas.com telah diizinkan menuliskan isi surat tersebut.

“Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau juga bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” sambung dia.

Saat ini, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Bagi Denny, jika PK itu dikabulkan oleh MA, maka Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak akan tinggal diam untuk melakukan perlawanan.

Termasuk, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa dirugikan karena imbas dari putusan itu akan mengganggu pencalonan presiden Anies Baswedan.

“Maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” sebut dia.

Terakhir, Denny meminta Megawati untuk melakukan upaya agar pemilu tetap terselenggara sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ia yakin, Megawati tak akan diam saja melihat situasi ini karena merupakan tokoh yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” imbuh dia.

Adapun saat ini Partai Demokrat juga telah bersiap untuk melawan kubu Moeldoko melalui jalur PK. AHY menyatakan jika proses ini dikabulkan MA, maka bakal menciderai demokrasi di Tanah Air.

Konflik tersebut terjadi di awal 2021 lalu, di mana sejumlah kader senior Demokrat yang tak puas atas kepemimpinan AHY lantas menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berada di tangan AHY.

Kudeta di Tubuh PDI

Perseteruan di dalam tubuh PDI memanas ketika Megawati Soekarnoputri dicalonkan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang digelar di Asrama Haji Sukolilo pada 2-6 Desember 1993.

Pemerintahan Orde Baru kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati. Akan tetapi, para anggota PDI yang hadir saat itu tidak menghiraukan larangan pemerintah dan menetapkan Megawati sebagai Ketum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.

Kemudian dalam Musyawarah Nasional (Munas) PDI yang digelar pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta mengukuhkan Megawati sebagai Ketum DPP PDI secara de jure. Akan tetapi, suara internal PDI tidak bulat untuk mendukung Megawati.

Gejolak di dalam tubuh berlambang kepala banteng di dalam bidang persegi lima berwarna merah memuncak pada 20 Juni 1996.

Saat itu para pendukung Megawati bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres yang di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara.

Kongres itu berlangsung pada 22-23 Juni 1996. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI pada 15 Juli 1996.

Tidak puas dengan keputusan itu, para pendukung Megawati lantas menggelar orasi Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakpus, pada 27 Juli 1996.

Ketika kegiatan berjalan, sejumlah massa yang mengenakan kaus merah yang mengklaim berasal dari kubu Suryadi mengepung dan menyerang para pendukung Megawati.