Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang dibuat 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini.

“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” tutur Denny dalam surat tersebut.

Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip isi surat tersebut oleh Denny Indrayana.

Ia menuturkan, gerakan untuk memperpanjang jabatan presiden maupun penundaan pemilu saat ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, bakal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

“Dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,” ucap dia.

Kedua, upaya untuk merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Saat ini, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART tandingan yang mengesahkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena, saya duga, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” paparnya.

Terakhir, ia meminta agar Megawati ikut mengambil tindakan untuk menghentikan gerakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

“Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” imbuh dia.

Adapun, Denny saat ini menjadi perhatian publik karena pernyataannya yang menyebut bahwa MK bakal memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Bahkan, cuitan Denny melalui akun Twitter nya itu, direspon oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, hingga Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, MK menampik informasi yang diberikan oleh Denny tersebut, sebab saat ini belum ada jadwal pengambilan keputusan soal uji materi sistem pemilu tersebut.