Salin Artikel

Jokowi: Indonesia Negara Besar, Harus Duduk Sejajar Dengan Negara Lain

Presiden juga menegaskan Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain di dunia.

"Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin," ujar Jokowi saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Selatan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

"Kita ingin bekerja sama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan-perbedaan yang ada di dunia," lanjut dia.

Namun, Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak dapat didikte oleh siapapun atau negara manapun.

Selain itu, ideologi yang dimiliki Indonesia membuat kepemimpinannya diakui dan diterima dunia.

"Presidensi G-20 yang telah sukses dilaksanakan. Keketuaan ASEAN tahun ini, merupakan bukti nyata Pancasila bukan hanya utama utk indonesia tapi juga sangat relevan untuk dunia," ungkap Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, idelogi Pancasila harus tetap dipegang teguh oleh semua pihak untuk memerkokoh kemajuan bangsa.

"Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintah bisa berganti tapi perjuangan tak boleh berhenti," kata dia.

"Keadilan pemerataan dan kesejahteraan adalah yg ingin kita lanjutkan melalui reformasi struktural peningkatan kualitas sdm hilirisasi industri dan pembangunan IKN Nusantara," tambah Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/01/11123361/jokowi-indonesia-negara-besar-harus-duduk-sejajar-dengan-negara-lain

Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke