Ketua dan Hakim Tak Penuhi Panggilan KY, PN Jakpus: Ada Tugas dari MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Zulkifli Atjo mengatakan, saat ini majelis hakim yang menangani gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mendapat penugasan dari Mahkamah Agung. 

Sehingga, tiga hakim yang menangani perkara itu, yakni T Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban, tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Yudisial (KY).

Adapun pemanggilan dilakukan terkait polemik putusan majelis hakim PN Jakpus yang memenangkan gugatan Prima dan memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan proses pemilihan umum (pemilu) yang tengah berjalan.

“Saat ini, ketiga hakim tersebut ada tugas dinas dari Mahkamah Agung untuk focus group discussion (FGD) kepalitan atau palatihan hakim niaga sejak tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei,” jelas Zulkifli kepada Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Zulkifli yang juga hakim di PN Jakarta Pusat ini menyampaikan, tugas FGD dari MA telah terjadwal jauh sebelum pemanggilan dari KY.

Adapun tiga hakim yang menangani perkara Prima lawan KPU tidak menghadiri pemanggilan KY yang dijadwalkan hari ini. Selain majelis hakim, KY juga memangil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Liliek Pribawono Adi pada Senin (29/5/2023), tetapi tidak hadir.

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan, Komisi Yudisial akan melakukan pemanggilan ulang terhadap para pihak yang tidak hadir.

“KY berharap para pihak dapat memenuhi pemanggilan karena forum etik di KY berguna bagi para pihak untuk memberikan penjelasan yang utuh terhadap laporan masyarakat ini,” kata Miko kepada Kompas.com Selasa siang.

Miko menyampaikan, KY sudah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Prima melawan KPU. Namun, kata dia, baik Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim tidak menghadiri pemanggilan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

“Sekali lagi, pemanggilan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, di mana Komisi Yudisial berwenang terkait dengan hal itu,” jelasnya.

Di sisi lain, KY belum dapat menyampaikan secara detik waktu pemanggilan terhadap Ketua PN dan majelis hakim yang menangani perkara Prima melawan KPU. Akan tetapi, Komisi Yudisial memastikan akan segera menyampaikan surat kepada para pihak untuk dapat menghadiri panggilan tersebut.

“Perkembangan terkait penanganan laporan masyarakat ini akan diinfokan lebih lanjut,” kata Miko.

Putusan PN Jakarta Pusat ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Perkara Prima terhadap KPU kini tengah dalam proses kasasi di MA.