Jokowi "Cawe-cawe" demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Dedi berpandangan, tindakan Jokowi selama ini menunjukkan bahwa sikap "cawe-cawe" atau intervensi tersebut bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi politik pribadi.

"Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi," kata Dedi kepada Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Menurut Dedi, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi.

Kemudian, mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu.

"Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggungjawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan," ujarnya.

Sementara itu, Dedi menilai, yang terjadi saat ini adalah Jokowi menentukan siapa capres yang diinginkan, berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi hingga mengucilkan partai lain yang berseberangan.

Ia lantas menegaskan, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus merusak wibawa kepala negara.

"'Cawe-cawe' Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya. Mulai dari potensi rusaknya tata kelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal," kata Dedi.

Hal ini disampaikan oleh para pemred usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra usai pertemuan, dikutip dari Kompas.id.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya "cawe-cawe" untuk kepentingan yang positif, termasuk dalam hal ini tidak menggunakan kekuasaan TNI dan Polri.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan "cawe-cawe" untuk negara, bukan "cawe-cawe" untuk kepentingan politik praktis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey kepada Kompas.com, Senin malam.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya lagi.

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Bey juga memastikan bahwa Presiden akan menerima dan menghormati apa pun hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2024.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujar Bey.