Salin Artikel

Golkar Tak Menutup Kemungkinan Duetkan Airlangga dengan Zulhas

Jika maju bersama, kedua partai politik (parpol) tersebut bisa mengusung capres-cawapres sendiri karena mencukupi jumlah presidential threshold (PT) dengan total 129 kursi DPR RI.

Namun, Tantowi mengungkapkan bahwa keputusan itu belum final.

Saat ini, partai berlambang beringin itu belum menentukan secara pasti langkah politiknya jelang kontestasi elektoral mendatang.

“Kemungkinan ke arah itu selalu ada. Namun, Golkar sendiri sampai hari ini belum menentukan akan ke mana,” ujar Tantowi pada Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Saat ini, Golkar masih bersama PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Di sisi lain, Golkar juga menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, langkah itu diambil untuk mendorong Airlangga menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Namun, hal tersebut mendapatkan resistensi dari PKB yang ingin terus mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi bakal RI-2 mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Tantowi mengatakan, amanat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tak mendorong Airlangga hanya untuk menjadi capres, tetapi juga cawapres.

Oleh karena itu, menurut dia, berbagai kemungkinan bisa terjadi saat ini.

“Amanat munas itu (Airlangga maju sebagai) capres atau cawapres. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” kata dia.

Adapun dikutip dari Kompas.id, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengakui bahwa ada pembicaraan untuk mengawinkan Airlangga dengan Zulhas.

Ia mengaku terbuka dengan kemungkinan tersebut. Sebab, PAN juga akan bekerja keras jika kadernya sendiri bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Di sisi lain, PAN juga masih menjajal untuk mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa menjadi bakal RI-2.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/12083531/golkar-tak-menutup-kemungkinan-duetkan-airlangga-dengan-zulhas

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke