Tiga Menteri Golkar di Kabinet Jokowi Tak Maju sebagai Bacaleg DPR RI pada Pemilu 2024

Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

“Pak Airlangga tentunya sesuai amanat munas, kita calonkan sebagai presiden ya,” ucap Lodewijk di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Lalu, Agus diminta Airlangga tak jadi bacaleg agar bisa optimal sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.

“Kemudian juga sama dengan kita punya menteri baru, Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) kita juga sampaikan fokus dulu ya, apalagi Pak Dito kan baru sekarang ada Sea Games, fokus dulu ke sana,” tutur dia.

Adapun malam ini, Lodewijk ditemani dua Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu Ahmad Doli Kurnia dan Nurul Arifin, serta jajaran kader elite lainnya saat memberikan berkas pendaftaran bacaleg ke KPU.

Ia mengaku tak mencoba mendekati ketiga menteri tersebut untuk memperkuat potensi penambahan suara dari konstituen. Sebab, Lodewijk yakin, bacaleg Golkar yang saat ini didaftrkan dianggap cukup kuat untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Jadi kita tidak menggoda mereka (para menteri) nyaleg, karena kader-kader kita sangat banyak,” imbuh dia.

Adapun saat ini Partai Golkar bersama dengan Partai Persatuan Pembanganan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Sementara itu, PPP telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Dukungan ini diputus setelah PDI-P lebih dulu mendukung Ganjar sebagai bakal capres untuk Pemilu 2024.

Sedangkan, Airlangga tampak melakukan pendekatan dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pembentukan koalisi besar.

Adapun Partai Gerindra dan PKB juga sudah tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Keinginan Golkar adalah membuka peluang terwujudnya Airlangga menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Sementara itu, capres ditentukan oleh Gerindra dan PKB melalui Ketua Umum Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun demikian, belakangan, elite PKB tampak memberikan resistensinya dengan mengatakan bahwa Airlangga harus mematuhi nota kesepakatan yang sudah dibangun Prabowo dan Muhaimin ketika ingin bergabung ke koalisi mereka.