Salin Artikel

Hadiri Puncak Musra, Arsul Sani: PPP Sambut Positif Hasil Capres-Cawapres yang Diusulkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa PPP menyambut positif nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan dari Musyawarah Rakyat (Musra) untuk Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Arsul saat ditemui usai acara puncak Musra di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

Arsul turut hadir dalam acara puncak Musra itu. Ia duduk di kursi paling depan, di sebelah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

“Kami menyambut positif, yang jelas,” kata Arsul kepada awak media.

Terlebih, kata Arsul, capres yang diusulkan dari Musra muncul nama Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

“Untuk calon presiden ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Airlangga. Itu kan kalau Pak Airlangga walaupun di kami tidak disuarakan, tetapi kan itu bagian dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” tutur Arsul.

Adapun PPP tergabung dalam KIB bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun demikian, belakangan, PPP justru mendeklarasikan Ganjar, yang merupakan kader PDI-P, sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.

“Tapi kalau dua nama itu, Pak Ganjar sama Pak Prabowo kan memang disebut-sebut di PPP. Kemudian PPP menetapkan Pak Ganjar,” ucap Arsul.

Dalam acara puncak Musra itu, nama capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 berdasarkan hasil Musra oleh sejumlah relawan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Ketua Panitia Musra Panel Barus ditemani Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi berserta jajaran menyerahkan langsung hasil Musra tersebut kepada Jokowi.

Jokowi bakal menentukan satu dari tiga nama bakal capres yang akan didukung berdasarkan hasil Musra sejumlah organisasi relawan.

Ketiga nama capres yang diusulkan itu antara lain Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto.

Sementara nama cawapres yang diusulkan di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko; dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/14/19351421/hadiri-puncak-musra-arsul-sani-ppp-sambut-positif-hasil-capres-cawapres-yang

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke