Cak Imin atau Airlangga, Siapa Dipilih Prabowo Jadi Cawapres 2024?

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama dua ketua umum partai politik belakangan santer disebut sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipasangkan dengan bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra untuk Pemilu 2024, Prabowo Subianto.

Keduanya yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

PKB mengeklaim bahwa partainya dan Gerindra sepakat mengusung Prabowo-Muhaimin sebagai capres-cawapres pemilu mendatang.

Sementara, Golkar menyatakan mendukung pencapresan Prabowo, namun mengajukan proposal kursi cawapres buat Airlangga.

Lantas, siapa yang kelak dipilih Prabowo sebagai calon RI-2? Apakah Muhaimin, Airlangga, atau nama lainnya?

Ambisi

Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, sejak lama memang terang-terangan menyatakan ambisinya tampil di panggung pencapresan. Imin mengaku, dirinya sedianya mengincar kursi capres.

Namun, seandainya tak bisa jadi calon RI-1, Wakil Ketua DPR RI itu legawa jika “hanya” jadi calon wakil presiden.

“Siapa tahu kalau tidak jadi presiden, ya jadi wakil presiden,” kata Imin usai sowan ke kediaman Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/5/2023) dikutip dari video Kompas TV.

Imin tak menampik kabar yang menyebutkan bahwa PKB mendukung Prabowo sebagai capres Pemilu 2024. Menurutnya, pada saatnya nanti partainya akan mengumumkan secara resmi dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu saya siap saja untuk mendukung beliau. Dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi akan kita umumkan,” ujarnya.

Menurut Imin, sejauh ini kerja sama yang sudah resmi terbentuk untuk Pemilu 2024 adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang PKB gagas bersama Gerindra. Namun, PKB dan Gerindra juga terus menjalin komunikasi dengan Partai Golkar.

“Tentu kita ingin tiga kekuatan ini menyatu, Gerindra, PKB, dan Golkar, nanti ini akan terus pada akhirnya kita umumkan,” katanya.

Sementara, Ketua DPP PKB Faisol Rizal mengeklaim, PKB dan Gerindra sudah sepakat untuk mengusung Prabowo-Muhaimin sebagai capres-cawapres Pemilu 2024.

Oleh karenanya, PKB berharap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersedia menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Muhaimin.

“PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo capres,” ujar Faisol di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

“Kita senang kalau Pak Airlangga jadi ketua tim pemenangan,” tuturnya.

Menurut Faisol, ketua tim pemenangan merupakan posisi spesial. Ia mencontohkan, pada Pilpres 2019 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi ketua tim pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Ya kan tim pemenangan, kayak Pak Erick kan tim pemenangan. Kan Pak Erick jadi anak istimewa, kira-kira begitu,” katanya.

Terkejut

Di sisi lain, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid sebelumnya melempar sinyal dukungan partainya buat Prabowo di panggung pilpres. Namun, syaratnya, Airlangga Hartarto harus jadi cawapres pendamping Prabowo.

"Salah satu proporsal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Golkar, PAN, dan PPP) yaitu Airlangga Hartarto," kata Nusron di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Oleh karenanya, Golkar terkejut ketika mendengar permintaan PKB soal Airlangga jadi ketua tim pemenangan Prabowo-Muhaimin.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam pertemuan bersama tim pemenangan koalisi besar antara Golkar dan PKB yang digelar Rabu (10/5/2023) kemarin, perihal tersebut tak dibahas.

“Terus terang saya kaget dengan pernyataan itu,” katanya kepada Kompas.com, Rabu.

Dihubungi terpisah, Nusron Wahid menegaskan bahwa Golkar mendukung Airlangga sebagai cawapres dalam koalisi besar.

“Kalau Golkar maunya presiden dari KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) dan wapres dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) yaitu Pak Airlangga Hartarto,” ucap Nusron.

Muhaimin atau Airlangga?

Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa mulai terjadi benturan kepentingan antara Golkar dan PKB dalam memperebutkan kursi cawapres pendamping Prabowo.

Di satu sisi PKB sudah membangun komunikasi dengan Gerindra lebih dulu sejak Agustus 2022 dengan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hanya saja, hingga kini proposal cawapres Muhaimin belum dikabulkan Prabowo.

Di sisi yang lain, Golkar dinilai kelimpungan karena KIB di ujung tanduk pascadeklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, yang belakangan juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Golkar mencoba menelikung dengan mengambil jatah cawapres Prabowo yang sudah lama diincar PKB. Hal ini menegaskan bahwa akan ada salah satu pihak yang menjadi korban dalam proses negosiasi posisi cawapres Prabowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Namun, dari dua nama tersebut, Umam menduga, Prabowo lebih condong ke Muhaimin ketimbang Airlangga.

Memang, sebagai pimpinan Partai Golkar, Airlangga sangat mungkin membawa gerbong politik besar. Namun, daya tawar Muhaimin sebagai pimpinan PKB juga cukup menjanjikan.

Umam mengatakan, Prabowo sedianya butuh insentif elektoral dari kekuatan politik Islam. Kekuatan ini dapat menambal massa pendukung Prabowo yang hilang di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera.

Dibandingkan Golkar dan Airlangga, menurut Umam, kebutuhan Prabowo itu lebih dapat dipenuhi oleh PKB dan Muhaimin yang dekat dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

Apalagi, sejak lama Gerindra telah menyepakati koalisi bersama PKB. Jika pada akhirnya Prabowo justru memilih Airlangga, Muhaimin dipastikan bakal kecewa.

“Jika Gerindra akhirnya tidak bersama PKB, maka ia akan menanggung beban tudingan partai tidak etik, raja prank, dan tidak menghormati komitmen politik yang terbangun dalam koalisi selama ini,” ujar Umam.

Menurut Umam, mungkin saja Muhaimin legawa jika Prabowo memilih Airlangga. Namun, harus ada kompensasi politik yang sepadan atas keputusan itu.

Jika tidak, Umam yakin PKB bakal mengingkari kesepakatan koalisi dengan Gerindra dan bermanuver ke poros politik lain.

“PKB mungkin keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sebagai bentuk protes keras terhadap perilaku Gerindra, untuk selanjutnya bisa berpeluang bergabung ke Koalisi Perubahan,” katanya.

Namun demikian, dosen Universitas Paramadina itu mengatakan, politik saat ini masih sangat cair. Mungkin saja Prabowo mempertimbangkan nama lain sebagai bakal cawapresnya selain Airlangga dan Muhaimin.