Indonesia Dapat Kuota Tambahan Haji, Wapres: Segera Diurus!

TERNATE, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Agama untuk segera mengurus penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Ma'ruf mengingatkan, jangan sampai penambahan kuota tersebut terbuang sia-sia seperti tahun lalu karena telat diurus oleh pemerintah Indonesia.

"Yang penting harus segera diurus, jangan sampai seperti tahun lalu, kita diberi 10.000 tapi mepet waktunya tidak bisa diurus kemudian akhirnya hilang begitu saja," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Ternate, Jumat (12/5/2023).

Ma'ruf menuturkan, Kementerian Agama akan mendistribusikan tambahan kuota tersebut secara adil ke semua daerah.

Ia pun berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas tambahan kuota ini karena dapat mengurangi antrean calon jemaah haji yang sangat panjang.

"Sekarang ini supaya betul-betul mulai diurus semuanya dengan baik dan supaya bisa dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi," ujar Ma'ruf.

Diketahui, Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jemaah haji tahun 2023. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, tambahan kuota tersebut sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Arab Saudi.

Adapun tahun ini Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Menurut Menag, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan haji sejak ditetapkannya kuota jemaah.

“Kementerian Agama akan berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, untuk merespons tambahan kuota ini,” ujar Yaqut, Senin (8/5/2023).

Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan membahas tambahan kuota ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat kerja ini juga akan membahas pembiayaan tambahan kuota jemaah haji.

"Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelah itu, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan," terang Yaqut.

Setelah itu, Kemenag akan melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Tahap selanjutnya yakni masa pelunasan Bipih. Kemenag mencatat, sebagian jemaah sudah melakukan pelunasan biaya haji pada periode 11 April-5 Mei 2023.

Masih ada 14.356 jemaah yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan Bipih sehingga prosesnya diperpanjang hingga 12 Mei 2023.

Beriringan dengan tahapan pelunasan, Kemenag akan mengurus dokumen jemaah, mulai dari paspor hingga penyesuaian kontrak layanan dengan penyedia layanan di Saudi. Ini supaya visa jemaah kuota tambahan juga bisa diterbitkan.

“Kontrak penerbangan juga akan disesuaikan seiring adanya kuota tambahan, dan termasuk di dalamnya pengaturan pembagian kloter dan jadwal penerbangan,” tuturnya.

Terkait ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, waktu yang tersedia cukup terbatas karena jemaah haji kloter pertama sudah mulai terbang ke Arab Saudi pada 24 Mei 2023.

Namun demikian, Hilman mengaku, pihaknya akan bekerja keras agar kuota tambahan tersebut bisa terserap maksimal sehingga semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat haji tahun ini.