Komisi IX Minta Pemerintah Serius Perjuangkan Nakes Honorer Jadi ASN

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Itet Tridjajati Sumarijanto meminta pemerintah serius memperjuangkan nasib para tenaga kesehatan (nakes) honorer.

Utamanya, kata dia, mewujudkan keinginan nakes honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan tersebut Itet sampaikan menyusul adanya desakan dari para nakes untuk dapat diangkat menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, keinginan nakes honorer dapat diwujudkan apabila mengacu kepada beberapa hal.

“Di antaranya adalah masalah kuota atau jatah penerimaan pegawai honorer di lingkungan nakes,” ujar Itet dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Selain itu, lanjut dia, para calon tenaga kerja kesehatan tersebut juga belum mendapatkan pemahaman terkait jenjang pekerjaan yang seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu.

Itet tak menampik, salah satu permasalahan transformasi kesehatan saat ini adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM) nakes.

"Sebenarnya masalah peluang nakes honorer untuk menjadi tenaga ASN cukup terbuka, asalkan ada kuota atau tidak? Namun, (hal) yang lebih penting dari itu semua adalah, sosialisasi di awal, ketika para nakes honorer itu ingin memulai pekerjaannya," ucap legislator asal Lampung itu.

Lebih lanjut Itet mengatakan, nakes honorer senior di beberapa negara maju seperti Australia cenderung lebih diprioritaskan.

Nakes tersebut diprioritaskan karena adanya pengalaman yang dimiliki dan "jam terbang" yang cukup tinggi.

Menurut Itet, pihak rumah sakit (rs) sebaiknya tidak memilih tenaga kerja junior dalam menetapkan tenaga honorer menjadi ASN. Apalagi, alasannya hanya karena junior lebih menguasai teknologi dibanding nakes senior.

“Karena pada praktiknya walaupun pegawai junior major menguasai teknologi, mereka juga harus belajar dari para seniornya yang sudah memiliki pengalaman panjang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Itet, pihak rs harus menghargai para nakes senior dengan memberikan kursus tambahan tentang teknologi digital.

Dengan demikian, tidak terjadi kecemburuan dari para nakes senior yang melihat juniornya mendapatkan insentif yang lebih besar.

"Ada baiknya perusahaan dalam hal ini pihak rs untuk memilih para nakes yang senior daripada tenaga kerja baru yang minim pengalaman. Kecenderungan di negara kita, mereka lebih memilih tenaga kerja baru yang minim pengalaman,” imbuh Itet.

Ia menjelaskan bahwa pekerja honorer harus memiliki bekal pendidikan dan pengalaman yang cukup, sebelum akhirnya diterima sebagai ASN.

Itet menilai, permasalahan tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak mudah.

Sementara itu, menyikapi unjuk rasa penolakan RUU Kesehatan, Itet berharap, para nakes bersabar.

Pasalnya, masalah tersebut masih dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang akan dibahas pada masa persidangan berikutnya, terlebih saat ini anggota DPR RI sedang memasuki masa reses.