Arahan Wapres ke Anggota Badan Pengarah Papua: Dengarkan Aspirasi Rakyat di Papua

Arahan ini disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi enam anggota BPP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

"Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” kata Ma'ruf Amin, dikutip dari siaran pers, Selasa.

Selain itu, Ma'ruf Amin juga menginstruksikan para anggota BPP agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab, mereka hadir untuk mengawal pembangunan Papua.

Ma'ruf lantas mengingatkan, pemerintahan saat ini dihadapkan dengan batasan waktu pemerintahan yang akan habis pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Karena itu, saya meminta saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan/proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,” kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf yang berstatus sebagai ketua BPP itu juga meminta BPP untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024, agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.

Ia mengatakan, hal itu adalah warisan dari pemerintahan saat ini dan bisa menjadi pondasi untuk pemerintahan baru kelak.

“Kita semua menyadari agenda persoalan Papua bersifat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua,” ujarnya.

Mereka adalah Albert Yoku beliau anggota dari provinsi Papua; Irene Manibuy dari Papua Barat, Otto Ihalauw dari provinsi Papua Barat Daya; Yoseph Yanowo Yolmen dari Papua Selatan; Pietrus Waine dari Papua Tengah; dan Hantor Matuan dari Papua Pegunungan.

Untuk diketahui, BPP mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perwakilan Papua, kursi anggota Badan Pengarah Papua juga diisi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara ex officio.