Bicara Rekam Jejak, Anies Klaim Pakai Cara Persuasif Dekati Pengusaha Untuk Naikkan UMP DKI 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta ratusan buruh untuk mempertimbangkan rekam jejak seseorang sebelum memilihnya sebagai calon pemimpin.

Menurutnya, apa yang bakal dikerjakan oleh seorang calon pemimpin tak bisa dilihat dari apa yang disampaikan hari ini.

“Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini. Tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu,” ujar Anies dalam perayaan Hari Buruh yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantornya, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Anies mengungkapkan seorang pemimpin yang benar-benar bisa dipegang janjinya untuk memperjuangkan nasib banyak orang bisa dilihat dari pekerjaannya di masa lalunya.

“Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, Insya Allah akan memperjuangkan, ini adalah pola,” tutur dia.

Ia lantas menceritakan upayanya untuk mengumpulkan 50 pengusaha di DKI Jakarta pada tahun 2021 untuk membahas soal Upah Minimum Provinsi (UMP).

Anies menceritakan, saat itu para pengusaha mempertanyakan bagaimana sikapnya sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait besaran UMP. Ia kemudian mengklaim saat itu meminta para pengusaha untuk ikut dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ia mengaku menggunakan pendekatan persuasif dengan mengingatkan cita-cita para pendiri Indonesia yang berjanji bakal mensejahterakan warganya.

“Republik ini telah memberikan kepada kita semua yang berada di ruangan ini, kesempatan untuk merasakan kesejahteraan. Sekarang saatnya kita dalam situasi begini mengambil sikap, bukan sekadar mengikuti peraturan,” ucap Anies pada para pengusaha itu seperti yang ia ceritakan.

Setelah menggunakan metode itu, lanjut Anies, para pengusaha akhirnya berubah sikap. Dari sebelumnya mempertanyakan kebijakan terkait besaran UMP, akhirnya memahami dan mau berjuang bersama Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi pesan kita dalam peringatan hari buruh ini. Ini bukan soal semata—mata membela buruh, membela ojol, tapi ini soal memastikan keadilan itu hadir kepada semuanya. Itu yang penting kita garis bawahi,” imbuh dia.

Keputusan UMP Anies ditolak dan digugat pengusaha

Untuk diketahui, pada tahun 2021, Anies merevisi dan menaikkan UMP DKI 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854. Kebijakan ini pun menui pro dan kontra di antara kalangan pengusaha dan buruh.

Kebijakan tersebut dipandang tidak sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan, yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menganggap kebijakan itu hanya untuk kepentingan politik Anies di 2024.

Langkah Anies pun dipandang oleh pengusaha sebagai tindakan yang merusak iklim usaha. Meskipun bagi kalangan buruh, tindakan Anies dipandang sebagai sebuah kebijakan yang pro terhadap kelompok mereka.

Belakangan, Anies sempat mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha bila tidak mematuhi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang ditandatanganinya.

Namun, para pengusaha yang tergabung di dalam Apindo DKI Jakarta justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), alih-alih tunduk terhadap keputusan tersebut.

Pada pertengahan Juli 2022 lalu, PTUN akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan pengusaha dan memerintahkan Anies untuk mencabut keputusannya. Keputusan itu kemudian diperkuat di tingkat banding pada November 2022 atau setelah masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada 16 Oktober 2022.

Diketahui saat ini Anies telah mendapatkan tiket untuk melaju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia diusung oleh KPP yang beranggotakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Selain Anies, figur capres yang juga sudah mendapatkan kepastian adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah diusung PDI-P pada 21 April 2023 lalu.