Politisi PDI-P: Dari Era Dulu Pertemuan Presiden dengan Partai Politik Sudah di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Masinton Pasaribu berpendapat bahwa pertemuan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, pada Selasa (2/5/2023) malam adalah hal biasa.

Menurutnya, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan ketika era Presiden Jokowi memimpin. Hal ini disampaikan ketika ditanya banyaknya sorotan publik soal Istana Negara yang menjadi tempat pelaksanaan pertemuan Presiden dan ketum parpol koalisi.

"Dan kemudian dalam aktifitas presiden, dengan partai-partai politik, itu dari zaman era dulu sudah ada di Istana," kata Masinton ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Ia menyebut secara spesifik bahwa pertemuan presiden dengan ketum partai politik juga pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana. Oleh sebab itu, Masinton mengaku tak ada masalah terkait tempat pelaksanaan pertemuan, sekalipun itu di Istana Negara.

"Kecuali, kalau Istana berubah jadi kantor parpol A, nah itu yang jadi masalah," jelasnya.

Di sisi lain, Masinton menyatakan bahwa Presiden Jokowi kerap mengumpulkan ketum parpol koalisi di luar Istana.

"Ya silaturahmi itu kan bukan hanya di Istana saja, di luar pun Pak Jokowi hadir kok komunikasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui mengumpulkan enam ketum parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam. Hanya satu ketum parpol koalisi yang tak hadir, yaitu Ketum Nasdem Surya Paloh.

Tempat pelaksanaan pertemuan yaitu di Istana Negara pun menjadi sorotan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Jokowi tidak etis melaksanakan pertemuan itu di Istana.

Bukan tanpa sebab, Dedi menduga pertemuan itu sarat kepentingan politik praktis, terkait Pemilu dan Pilpres 2024.

"Pertama, pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi kepada Kompas.com, Rabu.

"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," ujarnya lagi.