Jebakan Sandera Masa Lalu dan Polisi yang "Belajar"

Seperti kasus AKBP Achiruddin Hasibuan yang menurut catatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hanya memiliki harta Rp 400 jutaan. Sejak dilaporkan pertama 2012 hingga saat ini, jumlahnya tak berkurang dan tak bertambah.

Hal ini justru menunjukkan kejanggalan yang kemudian terindikasi pencucian uang, dengan modus nominee. Nominee menggunakan orang lain untuk menyamarkan kekayaan.

Hal ini kemudian terbukti, kekayaan berupa rumah mewah di kawasan Helvetia dan rumah kost eksklusif, serta beberapa kendaraan mewah seperti dua Rubicon dan Harley Davidson ternyata tidak termasuk dalam daftar LHKPN. Sehingga langsung mengundang kecurigaan yang beralasan.

Setali tiga uang dengan Teddy Minahasa, Jenderal bintang dua polisi yang terlibat kejahatan narkoba dan telah dituntut pidana mati.

Saat ini KPK sedang melakuan investigasi untuk melakukan penelusuran pemblokiran rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan putranya, Aditya Hasibuan, yang awalnya dimulai dari kasus penganiayaan seorang mahasiswa.

Achiruddin Hasibuan sebelumnya tercatat sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Sementara Teddy Minahasa dalam persidangan mengaku, sudah jamak anggota Kepolisian menggunakan sabu sitaan untuk kepentingan pribadi.

Belakangan terungkap, rekening Achiruddin Hasibuan ternyata berisi puluhan miliar dan tak terlaporkan dalam LHKPN. Saat ini rekeningnya telah diblokir PPATK setelah terindikasi melakukan pencucian uang.

Puncak gunung es, kejahatan “disembunyikan”?

Agaknya benar kekhawatiran publik bahwa institusi Kepolisian memang telah tercemar limbah korupsi begitu akut.

Dalam ice berg theory atau teori puncak gunung es, Fenomena gunung es (iceberg phenomenon) merujuk pada kondisi penampakan puncak gunung es di atas permukaan air yang sebenarnya merupakan bagian kecil dari bongkahan gunung es di bawah permukaan air yang tidak tampak dan jauh lebih besar.

Beberapa pekan belakangan, instansi Polri sedang jadi sorotan media. Sejak mega kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kekerasan oknum Polisi terhadap seorang mahasiswa, Kapolsek yang memperkosa anak tersangka, Kapolres aniaya anggota, dan termutakhir kasus penganiayaan mahasiswa oleh anak polisi yang melibatkan ayahnya yang seorang perwira menengah.

Rentetan kasus membuat pekerjaan rumah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo makin menumpuk. Pascadilantik, program Polri Presisi mendapat guncangan dari kasus para personelnya, terutama para perwira tinggi yang membenamkan citra institusi.

Menanggapi hal itu, Kapolri segera bertindak dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum terlibat berupa mutasi hingga rencana pembubaran tim kepolisian pemberantasan kejahatan.

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan masih buruknya mental kepolisian di Indonesia dan segudang pekerjaan rumah guna memperbaikinya.

Segala upaya memperbaiki citra Polri baik di lapangan maupun melalui media sejatinya akan makin sulit bila eskalasi kasus berbenturan dengan perilaku buruk personel yang seolah “terpelihara” demi nama baik institusi.

Sementara di luar, suara-suara yang mengkritik bobroknya instansi Polri akibat ulah oknumnya terus muncul seperti tak digubris.

Melakukan reformasi total Polri menjadi pekerjaan nyaris mustahil. Terutama jika Polri tidak bekerja serius memperbaiki citranya untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Pertanyaan besarnya, apakah masing-masing anggota kepolisian Republik Indonesia punya tekad yang sama?  

Merestorasi Polri agar dapat berkinerja baik, mengikuti prosedur, dan selaras dengan visi misinya dalam memberikan rasa aman, tetapi pula menjadi teladan bagi masyarakat bisa saja menjadi target cita-cita.

Mungkinkah itu dilakukan dalam kondisi institusi yang porak poranda? Lantas siapa yang bertugas mengawasi kinerja mereka?

Menjadikan Polri agar kembali disegani bukan suatu yang mustahil. Namun menjadi pertanyaannya, apa strategi jitu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mereformasi institusi, dan apakah instansi keseluruhan mendukung upaya memperbaiki citra Polri?

Semua mata kini tertuju kepada Kapolri, apakah ia bisa menjadi jaminan Polri akan menjadi lebih baik. Atau justru eskalasi kasus dan kebijakan tegasnya hanya euforia, dan masalah klasik Polri tetap saja “terpelihara” meski berganti Kapolri.

Sandera masa lalu

Persoalan yang bisa menguatkan solusi atau kebijakan yang akan ditempuh oleh siapapun sebagai petinggi polri, adalah ketika ia tak “tersandera” kasus yang dapat dipolitisasi dan bisa berbalik menjatuhkannya.

Artinya sebagai seorang petinggi Polri tidak tersangkut paut dengan segalam macam jenis kejahatan, korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga ia dapat bertindak dengan cepat, responsif, tanpa perlu merasa khawatir jika kemudian ada musuh yang akan menjatuhkannya.

Persoalan bersih diri dari sandera politik dalam kekinian situasi dan kondisi yang banyak godaannya adalah sebuah keniscayaan yang langka dan mahal. Terbukti, dalam beberapa bulan belakangan, banyak perwira Polri yang terseret kasus.

Seperi AKBP Achiruddin yang awalanya dipicu kasus penganiayaan oleh anaknya terhadap seorang mahasiswa, dan perilaku pamer kekayaan di medsos yang dilakukannya.

Kini berlarut dan melebar hingga pada pemeriksaan psikologis dan penelusuran riwayat kekayaannya yang dinilai tidak wajar oleh PPATK.

Pada akhirnya kasus penganiayaan oleh putranya, Aditya Hasibuan justru menyeretnya pada kasus pidana yang lebih besar.

Termasuk indikasi pencucian uang, dugaan transaksi penjualan BBM subsidi, dan melakukan kebohongan atas laporan LHKPN dengan melakukan nominee atau menyamarkan kekayaannya melalui tangan orang lain sebagai upaya untuk menyamarkan kekayaan melalui cara mencuci uang.

Saat ini kasusnya tengah dalam penyidikan intensif oleh KPK dan PPATK. Bukan tidak mungkin jika dalam penyidikan selanjutnya besarnya aliran dana miliknya itu bisa saja berasal dari hasil tindak kejahatan, korupsi atau gratififkasi atau lebih buruk berasal dari transaksi narkoba yang selama ini menjadi bagian dari core kerjanya.

Jika benar, sekali lagi Polri harus kerja ekstra keras membenahi blunder institusinya. Benarkah institusi Polri memang telah rusak parah?