Kebocoran Dokumen KPK di ESDM Dinilai Upaya Merintangi Penyidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat rahasia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai bentuk upaya merintangi penyidikan.

"Pembocoran dokumen yang bersifat rahasia yang menyerupai Laporan Hasil Penyelidikan KPK ditujukan secara sengaja agar pihak yang tengah diperiksa KPK atau pihak ESDM dapat meng-counter atau mengantisipasi arah pemeriksaan KPK, sekaligus dapat merintangi proses pemeriksaan yang tengah dilakukan KPK," kata mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto dalam keterangannya yang diterima pada Senin (10/4/2023).

Menurut informasi, dokumen rahasia itu ditemukan Tim Penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023.

Ketika itu tim penyidik tengah melakukan penindakan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Dari interogasi yang dilakukan tim penyidik KPK didapat informasi dokumen LHP itu disebut-sebut didapat dari Firli.

Bambang menilai, jika Firli benar-benar terbukti menjadi pihak yang membocorkan dokumen itu maka sama saja menjegal kerja KPK. Bahkan menurut dia jika terbukti maka Firli patut dijadikan tersangka.

Dia juga menyoroti pernyataan satu di antara Komisioner KPK, Alexander Marwata, terkait dugaan kebocoran dokumen laporan hasil pemeriksaan itu.

Pertama, Alex secara implisit mengakui adanya kebocoran dokumen. Lalu yang kedua, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan, ternyata, menyerupai Laporan Hasil Penyelidikan bukan sekedar Surat Perintah Penyelidikan KPK.

"Ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya, sekaligus mengonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukan sikap permisifnya," ucap Bambang.

Akibat dugaan kebocoran dokumen rahasia itu, Firli diadukan ke Dewan Pengawas KPK oleh Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) serta sejumlah mantan komisioner dan eks pegawai KPK.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Penindakan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas.

Menurutnya, sesuai tugas pokoknya, Dewas akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun.

“Kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewas," kata Ali dalam keterangan tertulisnya.