Kontroversi Bupati Meranti, Sebut Kemenkeu Isinya Iblis hingga Ingin Daerahnya Dilepas ke Negara Tetangga

Adil ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya KPK menciduknya dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama puluhan orang yang terdiri dari pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pihak swasta, Kamis (6/4/2023).

Total terdapat tiga tersangka yang sudah diumumkan dalam kasus ini.

"KPK menetapkan tiga orang tersangka sebagai berikut, Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan 2024, MA (Muhammad Adil). Kemudian, FN (Fitria Nengsih) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti dan MFH (M Fahmi Aressa) selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jumat (27/4/2023).

Sepanjang perjalannnya menjadi orang nomor satu di Kepulauan Meranti, Adil juga tak lepas dari kontroversi.

Berikut beberapa kontroversinya:

Sebut Kemenkeu isinya iblis

Nama Adil sempat menjadi perbincangan masyarakat setelah video marah-marahnya viral di media sosial (medsos) pada Desember 2022.

Kemarahan Adil berangkat dari protes kerasnya atas dana bagi hasil (DBH) minyak. Sebab, daerah yang dipimpinnya merasa mendapat bagian sedikit dari DBH minyak.

Dalam video itu, Adil nampak beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Keduanya berdebat sengit dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Adil pun menumpahkan kekecewaannya kenapa DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai.

Padahal, hasil minyaknya besar dan liftingnya naik.

Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH. Namun, ia menyebut saat itu bertemu dengan orang Kemenkeu yang tidak berkompeten.

Ia pun menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh orang-orang seperti iblis.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil.

Lepas ke negara tetangga

Dalam perdebatan itu pula, Adil juga sempat berujar jika pemerintah pusat tak bisa mengurus Kepulauan Meranti sebaiknya dilepas ke negara tetangga.

Ia mengatakan, pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti jika tak ingin mengurus daerah itu.

"Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong (keluhan dana bagi hasil), atau bapak tak paham juga omongan saya," ungkap Adil.

"Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," kata dia.

Lantas, pernyataan keras Adil itu mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito menegaskan, kepala daerah harus beretika meski sedang menghadapi persoalan.

"Sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito.

Tolak kunjungan Gubernur Riau

Adil juga pernah menolak kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Kepulauan Meranti pada Kamis (13/10/2022). Kunjungan Syamsuar pun batal karena adanya penolakan Adil.

Adil saat itu membantah menolak kunjungan Gubernur Riau ke daerahnya.

Justru, kata Adil, Gubernur Riau Syamsuar yang membatalkan janji kampanye. Adil juga sempat menyebut Gubernur Riau pikun.

Minta Kepala Karantina dan Bea Cukai diganti

Adil diketahui pernah meminta Kepala Karantina dan Bea Cukai Selatpanjang diganti.

Hal ini terjadi setelah dirinya mendengar kabar bakso daging babi masuk ke Kota Selatpanjang, Kepulauan Meranti.

Atas kabar itu, Adil meminta Kepala Karantina dan Bea Cukai Selatpanjang diganti apabila masih mentoleransi importir nakal memasukan bakso babi ke Kepulauan Meranti.

"Saya juga minta pihak kementrian masing-masing untuk mengganti kepala Karantina dan kepala Bea Cukai jika ternyata barang haram itu dikembalikan ke negara asalnya (Malaysia)," ungkap Adil saat diwawancarai wartawan, Selasa (21/3/2023) lalu.

(Penulis: Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung, Dian Erika Nugraheny, Ardito Ramadhan | Editor: David Oliver Purba, Novianti Setuningsih, Dani Prabowo)