Ketua KPU Terbukti Langgar Etik, Sanksi DKPP Dinilai Kurang Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari karena kedekatan dengan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni, dinilai kurang tegas.

"Penjatuhan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU menunjukkan DKPP tidak tegas dalam memutus pelanggaran kode etik yang sudah menimbulkan dampak buruk terhadap kredibilitas kelembagaan KPU," kata Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (6/4/2023).

Menurut Fajri, dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim maka DKPP seolah tidak menyadari mereka mempertaruhkan kredibilitas KPU dalam putusan itu.

"Alih-alih menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota KPU, DKPP justru melakukan pembiaran terhadap Ketua KPU yang sudah terbukti melanggar kode etik," ujar Fajri.

Fajri menyampaikan, keputusan DKPP itu bakal mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara dan proses pemilihan umum (pemilu) secara keseluruhan.

"DKPP harus menyadari bahwa putusan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan atau bahkan ketakutan bagi setiap orang untuk mengadukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu yang sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik serius sekalipun masih dibiarkan untuk menjalankan tugas," ucap Fajri.

Sebelumnya diberitakan, dalam putusan DKPP RI Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023 disebutkan mereka memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari.

DKPP menyatakan Hasyim melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yakni Pasal 6 Ayat (2) huruf b dan c; Pasal 6 Ayat (3) huruf e, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf a, b, dan g, Pasal 16 huruf e, serta Pasal 19 huruf f.

DKPP menyatakan, Hasyim melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional, serta melakukan komunikasi yang tidak patut dengan Hasnaeni yang saat itu berstatus ketua umum partai politik calon peserta pemilu.

DKPP menilai, Hasyim mempunyai kedekatan dengan Hasnaeni di luar kepentingan kepemiluan, terbukti lewat percakapan dan perjalanan ziarah bersama yang dilakukan keduanya ke Yogyakarta pada 18 Agustus 2022 lalu.

DKPP menilai, tindakan Hasyim ini tidak patut dan tidak pantas, terlebih padanya melekat simbol kelembagaan.

Tindakan tersebut dianggap pula dapat menimbulkan konflik kepentingan, apalagi perjalanan Hasyim dan Hasnaeni bersama beberapa orang lainnya itu bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di mana Partai Republik Satu turut dinyatakan lolos pendaftaran.

Di sisi lain, Hasyim tidak terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang telah menjadi tersangka kasus suap PT Waskita Beton Precast itu.

Hasyim mengakui telah berbuat khilaf. Namun, bagi dia, yang terpenting sudah berusaha jujur dan mengakui apa adanya secara terbuka atas kekhilafan itu meskipun kejujuran atas kekhilafan ini diganjar sanksi yang menyudutkannya.

"Prinsip saya, saya ini manusia biasa yang bisa salah. Tetapi, lebih baik saya jujur dan tidak boleh berbohong," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (4/4/2023).

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Sabrina Asril)