KPU Janji Maksimal Hadapi Gugatan Partai Berkarya yang Minta Pemilu Ditunda

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin menilai bahwa preseden Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang berhasil menang di PN Jakpus dan menghasilkan putusan penundaan tahapan Pemilu 2024, tidak boleh terulang lagi

"Kami akan persiapkan semuanya. Belajar dari pengalaman Partai Prima tentu kami akan menyiapkan dengan lebih baik lagi," kata Afifudin kepada Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Upaya maksimal itu, menurutnya, juga termasuk menggandeng kuasa hukum dan saksi apabila diperlukan.

Sebelumnya, dalam menghadapi gugatan perdata Prima, KPU tidak menggunakan pengacara maupun menghadirkan saksi serta ahli.

"Tapi kami ingin menyampaikan bahwa semua proses hukum yang dihadapi oleh KPU kami tangani dengan sangat serius karena juga agar tahapan pemilu tidak terganggu," ujar Afifuddin.

"Kami tahu masih dari informasi di situs resmi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Berkarya menggugat perdata KPU RI ke PN Jakpus atas ketidaklolosan mereka dalam proses verifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Gugatan nomor 219/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst terhadap KPU RI itu dimasukkan sebagai perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHAP," bunyi petitum kedua gugatan perdata Partai Berkarya, dikutip dari SIPP PN Jakpus, Rabu (5/4/2023).

Langkah hukum ini persis upaya yang pernah ditempuh Prima, di mana PN Jakpus akhirnya memenangkan gugatan Prima.

"Menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024, sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2024, atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht)," bunyi petitum kelima.

Partai Berkarya juga meminta agar majelis hakim PN Jakpus menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 tidak berkekuatan hukum mengikat dan cacat hukum.

Selain itu, mereka meminta supaya dimasukkan sebagai peserta Pemilu 2024 dan KPU dihukum membayar kerugian mereka dengan total nilai ganti rugi Rp 240 miliar.

Partai Berkarya pun meminta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.