Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi, Eks Ketua DPD PAN Subang Suherlan Tak Ajukan Banding

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Subang Suherlan memutuskan tidak mengajukan banding setelah divonis empat tahun penjara.

Dia mengatakan, pihaknya menerima putusan tersebut dengan ikhlas dan akan menjalankan hukuman yang diputuskan Majelis Hakim dalam perkara korupsi dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan APBN 2018.

"Dengan ini saya menyatakan menerima, Yang Mulia," ujar Suherlan saat ditanya Hakim apakah akan mengajukan banding atau tidak di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

Sedangkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan masih akan pikir-pikir terlebih dahulu atas putusan Hakim.

Diketahui Suherlan divonis empan tahun penjara dalam kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan APBN 2018.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan idana kurungan selama dua bulan," lanjut Rianto.

Suherlan juga dihukum membayar pengganti kerugian Rp 191.895.000 kepada negara dengan tenggat waktu paling lama selama satu bulan.

Adapun vonis yang diterima Suherlan lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Majelis Hakim memberikan hukuman enam tahun penjara.

Jaksa juga menuntut agar terdakwa Suherlan dikenakan sanksi berupa denda senilai Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan dan membayar kerugian kepada negara Rp 191,8 juta.

Diketahui, Eks Tenaga Ahli DPR Fraksi PAN itu disebut terseret kasus suap yang menjerat Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Sukiman.

Suherlan dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Suherlan disebut turut menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar dan 33.500 dolar Amerika Serikat.

Uang itu diterima Suherlan, Sukiman, dan Eks Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II Dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Rifa Surya.

Suap diberikan oleh Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba agar Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018.

Jaksa KPK menyebut, uang tersebut kemudian dibagi-bagi.

Sukiman mendapat jatah Rp 2.650.000.000 dan 22.000 dollar AS, Natan 9.400 dollar AS. Sementara itu, Rp 1.860.000.000 dan 2.100 dollar AS dinikmati Suherlan dan Rifa Surya.