Mahfud Disebut Bermain Politik jika Tak Tuntaskan soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Oleh karena itu, Benny meminta Mahfud membuka seterang-terangnya laporan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun tersebut hingga tuntas.

"Supaya dia buka, untuk membangun Indonesia bersih, tapi kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia omong, maka saya menilai, saya menganggap Pak Mahfud telah bermain politik," kata Benny ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Bukan tanpa sebab, Benny K Harman khawatir laporan yang disampaikan Mahfud tak tuntas.

Terlebih, politikus Demokrat ini khawatir jika pernyataan Mahfud hanya sekadar letupan tanpa ada tanggungjawab.

"Untuk apa dia mau ungkapkan itu, tapi enggak tuntas, enggak jelas, ya kan? Bikin letupan-letupan begitu saja. Buka saja sekalian," ujarnya.

Benny mengaku kerap menyinggung Mahfud dalam rapat yang tak dihadiri olehnya, bukan karena tidak mendukung penyelesaian dugaan transaksi mencurigakan.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa mendukung penyelesaian laporan itu secara terang benderang.

"Tapi saya minta dia kalau ini sudah dibuka ya kita dukung, pertanyaan-pertanyaan saya ini maksudnya untuk mendukung dia," kata Benny.

Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengaku siap menghadiri rapat tersebut. Ia pun berharap, tidak terjadi perubahan jadwal rapat.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang Saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-PP-TPPU. Saya sudah siap hadir," kata Mahfud, dikutip dari cuitan Twitter-nya, Senin.

Lebih lanjut, Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya dalam gelaran Rapat Kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan.

Tiga nama anggota Komisi III DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.

"Jangan cari alasan absen," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa (21/3/2023) pekan lalu. Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi III DPR RI.

Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan PPATK.

Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.