Ada Parpol Baru Terafiliasi Jaringan Terorisme, BNPT: Sudah Tereliminasi Tidak Bisa Ikut Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan soal partai politik (parpol) baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

Hal itu diketahui dari afiliasi para pimpinan parpolnya. Namun, saat ini parpol tersebut tak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya pengurusnya. Unsur-unsur pimpinannya, tapi itu kan parpol yang sudah tereliminasi tidak bisa ikut dalam pemilu," ujar Boy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Oleh karenanya, kata Boy, perlu kewaspadaan semua pihak dalam menjalankan politik praktis.

Secara khusus Boy menekankan kepada masyarakat untuk waspada.

"Kewaspadaan untuk masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang tentunya melalui jalur-jalur demokrasi yang ada, tapi platform kebangsaannya masih perlu kita verifikasi, validasi lagi," lanjutnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai afiliasi yang dianut pimpinan parpol itu, Boy hanya menyebutkan istilah kelompok yang dilarang di Indonesia.

Bahkan ada tokoh yang pernah berurusan dengan hukum.

"Sudah ada juga yang berurusan dengan hukum juga. Saya tidak ngitung jumlahnya, tapi tokoh-tokoh tertentunya. Saya tidak bisa ngitung. Ada afiliasi dengan pok (kelompok) jaringan yang pernah dilarang, atau yang dilarang," tambah Boy.

Sebelumnya Boy menyatakan, ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

"Itu ada. Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Dialog Kebangsaan yang mereka gelar bersama KPU dan Bawaslu RI di hotel St Regis, Jakarta, pada Senin (13/3/2023).

"Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat, ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris," kata dia.

Ditemui wartawan selepas acara, Boy menegaskan bahwa partai politik yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar 24 partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebelum penetapan peserta pemilu, partai politik yang mendaftarkan diri harus melalui tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU RI.

"Tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat informasi dari awal. Kami katakan, ada indikasi (terafiliasi dengan jaringan terorisme global)," ujar Boy.

Ia menyampaikan, partai politik yang diindikasikan ini hanya satu. Namun, ia tidak dapat mengungkap nama maupun inisial partai politik tersebut.

"Kita harus jaga ke depan jangan sampai (masyarakat) membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Itu baru background pengurusnya," ujar Boy.

"Belum lagi platform. Asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," uajr dia.