Cerita Luhut Anak Sopir Bus Sibualbuali, Ibu Tak Tamat SD, Kini Jadi Menteri

Pengakuan ini Luhut kemukakan di depan ribuan kepala desa dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa ke 9 di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023).

Luhut mulanya berpesan mengenai pentingnya aspek pendidikan di desa.

Ia kemudian menceritakan, ayahnya merupakan sopir perusahaan otobus Sibualbuali yang beroperasi di wilayah tanah Batak.

“Apapun yang kita lakukan, pendidikan adalah kunci. Saya adalah anak seorang sopir. Ayah saya sopir Sibualbuali, bus di tanah Batak,” kata Luhut di depan ribuan kepala desa.

“Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang SD (sekolah dasar) saja atau SR (sekolah rakyat) saja tidak tamat," lanjut dia.

Namun, ia bisa menjadi menteri seperti sekarang karena faktor pendidikan.

Luhut yakin anak-anak kepala desa itu bisa lebih baik darinya di kemudian hari.

Pemerintah saat ini sedang memulai menerapkan program gampang, asyik, dan menyenangkan (Gasing) untuk mata pelajaran matematika dan fisika di seluruh Indonesia.

Luhut kemudian meminta para kepala desa membantu pelaksanaan program tersebut.

“Kami inisiasi, Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) dengan saya dan Kementerian Pendidikan, itu sekarang saya minta kalian bantu,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga mengingatkan kepala desa bahwa mereka memiliki peran yang penting dalam roda perekonomian.

Menurutnya, perekomian di tingkat desalah yang membuat Indonesia bisa tetap stabil ketika dihantam Covid-19.

Karena itu, Luhut memandang dana desa sebagai salah satu dari empat pilar ekonomi selain hilirisasi, digitalisasi, dan harga komoditas.

“Anda memainkan peran luar biasa, dan saya harap peran ini terus dibawa ke depan,” tutur Luhut.

Sebagaimana diketahui, sejumlah organisasi kepala desa sempat berbeda pendapat mengenai usulan perpanjangan masa jabatan mereka.

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda. Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan Hari Desa Nasional.