Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli Ditunda, KPK dan Dewas Tidak Hadir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Penundaan ini terjadi lantaran KPK sebagai termohon I dan Dewas KPK sebagai termohon II tidak menghadiri sidang tersebut.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Samuel Ginting mengatakan, kedua termohon telah mengajukan surat penundaan untuk mempersiapkan administrasi persidangan. Kedua termohon meminta persidangan ditunda selama dua pekan.

"Ini ada suratnya ya, panggilan pertama sudah sah, jadi kita akan panggil sekali lagi," kata hakim Samuel dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Hakim Samuel pun meminta pihak termohon dalam hal ini MAKI yang diwakili tiga orang kuasanya bernama Rudy Marjono, Marselinus Edwin Hardian dan Muzaki Dwi Ibnu untuk menyerahkan berkas gugatan dan surat kuasanya.

Setelah itu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan ini memerintahkan juru sita untuk kembali memanggil pihak termohon dengan peringatan. KPK dan Dewas diperintahkan untuk hadir dua pekan yang akan datang pada 27 Maret 2023.

"Juru sita panggil dengan peringatan, apabila tidak hadir maka akan ditinggalkan dianggap tidak menggunakan haknya," ujar hakim Samuel.

Diketahui, gugatan yang diajukan MAKI ke PN Jakarta Selatan dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan Lili Pintauli Siregar saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan dengan nomor perkara 16/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL yang diajukan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan didaftarkan MAKI pada Rabu (22/2/2023).

Dalam petitumnya, MAKI meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. MAKI juga meminta hakim menyatakan PN Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan Praperadilan atas perkara a quo.

“Menyatakan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Praperadilan atas perkara a quo,” demikian bunyi petitum tersebut.

Sebagai penggugat, MAKI meminta hakim menyatakan secara hukum termohon, dalam hal ini KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai komisioner KPK.

Hakim diminta memerintahkan KPK melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu segera melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai komisioner KPK.

“Memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono),” demikian subsider petitum yang diajukan MAKI.

Sebagai informasi, Lili Pintauli diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dari PT Pertamina (Persero) pada Maret 2022.

Di tengah isu tersebut, Lili Pintauli mengirim surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo pada Kamis, 30 Juni 2022. Pengunduran diri itu lakukan sesaat sebelum Dewas KPK melakukan sidang etik terhadap Lili Pintauli.