KPU Enggan Kompromi dengan PRIMA agar Gugatan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa mereka hanya akan menempuh mekanisme hukum untuk meladeni gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Mekanisme hukum dimaksud yakni sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal ini disampaikan karena PRIMA berencana mencabut gugatan mereka di pengadilan, seandainya KPU mau mengabulkan keinginan mereka menjadi peserta Pemilu 2024.

"Ya kami sesuai dengan kompetensi yang diberikan undang-undang kepada kami," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com pada Jumat (10/3/2023).

Idham juga memastikan bahwa tidak ada komunikasi dengan PRIMA di luar konteks hukum.

"Komunikasi kami, dalam konteks gugatan ini, semua komunikasi hukum. Komunikasi itu saat persidangan," ia menambahkan.

Sebelumnya, pada 14 Desember 2022, KPU telah menetapkan 23 partai politik tingkat nasional sebagai peserta Pemilu 2024 lewat Keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022

Pada 30 Desember 2022, KPU menetapkan Partai Ummat sebagai partai politik ke-24 peserta Pemilu 2024 lewat Keputusan KPU RI Nomor 551 Tahun 2022, setelah proses mediasi sengketa kedua belah pihak disepakati oleh Bawaslu RI.

Idham menegaskan, daftar partai politik peserta Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan melalui Keputusan KPU tak akan mungkin berubah tanpa perintah lembaga yang berwenang untuk itu.

Menurut Pasal 467 dan 471 UU Pemilu, lembaga-lembaga tersebut yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ditanya apakah mungkin KPU RI bersedia berkompromi di luar koridor hukum agar PRIMA mencabut gugatan dan PRIMA ikut Pemilu 2024, Idham menegaskan bahwa hal itu tidak diatur dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, hal ini tak dapat dilakukan.

Sementara itu, mekanisme hukum yang dimungkinkan oleh UU Pemilu semuanya sudah ditempuh PRIMA.

Di Bawaslu RI, mereka dinyatakan menang sengketa atas KPU pada 4 November 2022 dan diberikan kesempatan unggah data perbaikan verifikasi administrasi. Namun, pada kesempatan kedua ini, mereka tetap dinyatakan KPU RI tidak lolos verifikasi administrasi.

Di PTUN, PRIMA 2 kali menggugat KPU RI dan minta ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Gugatan yang dilayangkan pada 30 November 2022 oleh majelis hakim PTUN Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, gugatan per tanggal 26 Desember 2022 dinyatakan ditolak oleh majelis hakim PTUN Jakarta.

"Saya mau bertanya balik, dalam penyelesaian sengketa administrasi apakah ada mekanisme yang dimaksud (penyelesaian di luar hukum) yang diatur dalam UU Pemilu?" ucap eks Ketua KPU Kabupaten Bekasi itu.

Sebelumnya diberitakan, PRIMA mengaku siap mencabut gugatan perdata mereka di PN Jakpus yang berhasil mereka menangi dan berujung putusan menunda Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan setelah KPU resmi mengajukan banding atas putusan tersebut pada hari ini.

PRIMA mengeklaim, gugatan perdata itu semula hanya demi terpenuhinya partisipasi mereka sebagai peserta Pemilu 2024, namun saat ini isu itu dianggap telah melenceng dan bermuatan politis karena putusan menunda pemilu.

"Kalau KPU memberikan hak politik kami untuk ikut dalam Pemilu 2024, maka gugatan akan kami cabut," ujar Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, kepada Kompas.com pada Jumat.

Alif mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PRIMA sedang mendiskusikan "upaya terbaik". Menurutnya, diskusi ini bertujuan agar proses hukum ini "tidak berlarut-larut".

Pertimbangan untuk mencabut gugatan di PN Jakpus disebut merupakan bagian dari upaya terbaik tersebut.

"Kami juga sangat tidak ingin proses pemilu yamg menjadi hajatan banyak orang tidak tercederai dengan keriuhan karena tendensi-tendensi politik tertentu. Karena sejatinya kami di DPP PRIMA mau ikut pemilu 2024," ungkapnya.

Hal ini pula yang menyebabkan mereka belum mengajukan persetujuan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengeksekusi putusan PN Jakpus.

"Terkait perihal eksekusi putusan PN Jakpus kami sedang dalam pertimbangan dengan melihat situasi terkini," ia menambahkan.