Menilik Kritik Yusril soal Ideologi Partai Politik, Antara Ada dan Tiada

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim terhadap mayoritas partai-partai politik di Indonesia yang dinilai tak lagi berpegang kepada ideologi menjadi sorotan terkait pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, saat ini hanya terdapat 2 partai politik di Indonesia yang berdasarkan ideologi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PBB.

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Yusril menyampaikan hal itu setelah memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menuturkan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup, yakni karena pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk. Orang-orang yang berpikiran sama, diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran itu.

Sejauh ini, 8 dari 9 partai politik parlemen menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap sistem pileg proporsional tertutup. Hanya PDI-P yang secara terbuka menyatakan dukungannya untuk kembali ke sistem tersebut.

"PDI-P sudah mendidik kader-kader, tapi kader-kader ini dikalahkan oleh orang-orang yang kemudian populer, orang yang punya duit," ujar Yusril.

"Sekarang orang tidak tahu ideologi PDI-P seperti apa, tidak tahu ideologi PBB seperti apa, karena dia terkenal lalu terpilih menjadi anggota DPR dan di DPR dia berpikir semau-maunya sendiri. Ini yang repot," kata dia.

Dalam keterangannya di MK, ia menganggap bahwa sistem proporsional terbuka yang tidak pro terhadap ideologi partai politik membuat partai politik mengalami kemunduran struktural.

Hal itu terlihat dari fenomena partai politik yang tidak fokus untuk mencalonkan kadernya, tetapi lebih tertarik merekrut orang populer dan berdaya finansial moncer sebagai caleg.

"Kenyataan dari fenomena itu adalah bahwa parpol kita hari ini terbukti tidak menjalankan fungsinya," ujar Yusril.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai bahwa semua partai politik di Indonesia adalah perpaduan antara ideologis dan pragmatis.

"Ya, ideologis apa, wong enggak jelas juga ideologis. Jadi semua partai di Indonesia itu perpaduan ideologis dan pragmatis," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, tidak ada satu pun partai politik yang hanya mengandalkan ideologinya ketika proses rekrutmen atau menjaring simpatisan massa.

Jika hanya ideologi tanpa pragmatis, Awiek menilai apa yang ingin dijangkau partai politik tidak akan tercapai. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum (Pemilu).

"Dalam konteks rekrutmen politik, itu pragmatis semua. Enggak ada yang hanya murni jualan ideologi, terus masyarakat langsung memilih," jelas Awiek.

"Saya ambil contoh misalkan, hampir dicek di semua partai politik manapun, ketika mengumpulkan massa apakah ada iming-iming, apakah tidak ada iming-iming, cukup jualan ideologi terus mereka massa itu datang? Enggak mungkin," sambung dia.

Baidowi bahkan menilai masyarakat saat ini lebih terpikat dengan iming-iming janji politik ketimbang ideologi yang diusung.

"Pasti, kebanyakan itu misalkan yang ramai digandrungi hari ini misalkan, ketum partai datang membawa sembako, datang membawa bantuan dan seterusnya. Semua perpaduan lah antara ideologis dan pragmatis," pungkas Awiek.

Partai Golkar juga bereaksi menanggapi pernyataan Yusril. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai, partainya selalu menekankan ideologi kepada seluruh kadernya dalam prinsip berpartai.

Dave menjelaskan, partainya bahkan memiliki Golkar Institute yang digunakan mendidik para kader partai.

Dari pendidikan itu, para kader akan belajar dan dipupuk soal ideologi Partai Golkar, sebelum mereka akhirnya terjun ke masyarakat lewat pemilihan baik kepala daerah maupun skala nasional.

"(Golkar) selalu mendidik tentang paham dan ideologi partai agar (kader) selalu segaris dengan kebijakan partai," jelasnya.

Terkait pemilihan kader yang maju dalam pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), Golkar juga menyoroti 4 hal yang wajib dimiliki kader.

Dave mengatakan, empat hal tersebut adalah PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru menilai ideologi partai bukan menjadi hal yang utama untuk diadu dalam konstestasi politik.

"Baik bagi kita untuk tidak berlomba dalam nilai atau ideologi," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Mardani meminta partai politik agar berlomba dalam memberikan pelayanan dan kebaikan kepada publik yang nanti akan memilihnya.

"Kita fokus bangun sistem dan melayani," ucap Mardani.

Meski demikian, anggota Komisi II DPR ini menegaskan bahwa asas PKS dalam berpolitik adalah agama Islam. Namun, PKS tak bisa sendirian dan hanya berpegang pada asas tersebut.

Menurut Mardani, butuh kolaborasi semua pihak, termasuk partai politik lain untuk memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara.

"PKS jelas menyatakan asas partai adalah Islam, tetapi kita bangun kolaborasi dengan semua unsur," kata Mardani.

Menurut Hamdi saat ini hanya sedikit partai politik di Indonesia yang memperlihatkan dengan jelas garis ideologi mereka dalam prinsip kebijakan dan gerakan partai.

"Yang dibilang Yusril itu benar. Karena memang partai politik yang ada hari ini hanya sedikit yang memperlihatkan ideologinya," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/3/2023).

"Persoalannya adalah sistem demokrasi kita itu multipartai yang ekstrem dan akhirnya tidak jelas apa ideologi yang dibawa. Akhirnya masyarakat juga bingung karena pilihan politik yang terlampau banyak," ucap Hamdi.

Menurut Hamdi, PDI-P bisa digolongkan sebagai partai ideologis karena membawa nilai-nilai dan prinsip yang diusung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno.

Sedangkan PBB, kata Hamdi, adalah perwujudan kelompok Islam yang mengusung ideologi Masyumi di masa lalu (Neo-Masyumi).

"Jangan lupakan PKS. Mereka kan juga mempunyai kaitan ideologi dengan Ikhwanul Muslimin. Lalu Golkar yang partai tengah pro ekonomi, pro pasar bebas lah," ujar Hamdi.

Hamdi mengatakan, dari hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI terungkap hanya terdapat 4 macam ideologi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Pertama, kata Hamdi, adalah nasionalisme-sosialisme seperti yang diusung oleh PDI-P. Kedua adalah kelompok nasional-demokrat dan pro ekonomi seperti Golkar.

Hamdi melanjutkan, ideologi lain yang hidup di masyarakat adalah kelompok agama atau Islam pro syariah seperti ditunjukkan oleh PKS, PBB, dan PPP.

Terakhir adalah pengusung ideologi Islam nasional moderat seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Hamdi, partai politik seharusnya tetap menampilkan ciri ideologi mereka untuk memikat pemilih.

Hamdi menyampaikan, dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi himpunan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama dan berupaya memenangkan gagasan yang mereka usung dan ditawarkan kepada masyarakat sebagai calon pemilih.

"Jadi kalau mau jujur, sebenarnya di Indonesia ini cukup dikerucutkan menjadi 4 atau 5 partai saja. Jika hal itu terjadi maka nanti dengan sendirinya ideologi partai itu akan terlihat. Masyarakat juga akan mudah menentukan pilihan sesuai dengan pemikiran politik mereka," ucap Hamdi.

"Tidak seperti sekarang dengan dengan multipartai ekstrem karena alasan mengakomodasi kehendak mendirikan partai atas nama demokrasi. Akhirnya dampaknya kan ideologinya enggak terlihat jelas. Sistem pemilunya juga sangat rumit, mahal, butuh tenaga banyak," lanjut Hamdi.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya, Vitorio Mantalean | Editor : Diamanty Meiliana, Icha Rastika)